Detik.com News
Detik.com

Senin, 15/04/2013 13:15 WIB

Ketua MA: Sidang Kasus LP Cebongan Terbuka untuk Umum

Nur Khafifah - detikNews
Ketua MA: Sidang Kasus LP Cebongan Terbuka untuk Umum Ketua MA Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menegaskan sidang pengadilan untuk kasus LP Cebongan terhadap 11 anggota Kopassus terbuka untuk umum.

"Semua peradilan terbuka untuk umum, yang tertutup adalah kesusilaan dan perceraian. Itu untuk semua lingkungan badan peradilan," kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali kepada wartawan usai melantik deputi gubernur BI di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Soal pelaksanaan sidang akan digelar di mana, MA belum dimintai pendapat oleh instansi terkait. Hatta Ali baru mendasarkan pada pemberitaan di berbagai media massa, mereka akan diadili di peradilan militer.

"Karena mereka masih aktif. Kalau pelanggaran etiknya mungkin tertutup," ujar Hatta.

Dalam peradilan militer, majelis hakim bisa serta merta memecat para terdakwa dari keanggotaan di TNI. Hal ini apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

"Itu namanya hukuman tambahan," tegas Hatta Ali.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada Senin (15/4) pagi menyatakan, sidang 11 anggota Kopassus tersangka kasus Cebongan akan dilakukan di peradilan militer secara terbuka.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%