Senin, 15/04/2013 12:53 WIB

Polisi Tangkap 158 Anggota Laskar Merah Putih

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Polres Jakarta Barat kembali menggelar operasi penertiban di wilayahnya. Sebanyak 158 orang anggota ormas Laskar Merah Putih yang mencoba menghalangai proses eksekusi sita lahan di Tanjung Duren, ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jakbar.

Penangkapan terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, Senin (15/4/2013). Ketika itu massa dari Laskar Merah Putih menghalang-halangi petugas PN Jakbar untuk mengeksekusi sebuah bangunan di Jl Tanjung Duren raya, Jakarta Barat.

"Kita kembali amankan perilaku premanisme. Sebanyak 158 orang dari laskar merah putih diamankan dan sudah dibawa ke Polres," ujar Kasat Reskrim Polres Jakbar, AKBP Hengki Haryadi kepada wartawan di lokasi, Senin (15/4/2013)
"Mereka halangi kami eksekusi tanah kosong milik H Nanang, di sini nanti mau dibangun rumah tinggal" ujar juri sita PN Jakbar, Suherman yang juga ditemui di lokasi eksekusi.
Wakapolres Jakbar AKBP Widodo juga mengatakan, para kawanan preman ini ditangkap karena melawan petugas dengan menghalang-halangi petugas untuk mengeksekusi. Para kawanan ini melanggar pasal 214 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

"Untuk senjata tajam mereka tidak ada. Mereka ditahan karena lakukan perlawanan," imbuhnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(spt/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%