detikcom
Senin, 15/04/2013 12:26 WIB

Mega Sudah Sepuh, Saatnya Jadi King Maker

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Megawati menyadari dirnya sudah sepuh. Maka sebaiknya Mega tak lagi nyapres, menjadi king maker dan segera menunjuk capres PDIP.

"Mestinya sudah saatnya Bu Mega menjadi king maker di PDIP sehingga dengan demikian Bu Mega bisa mempersiapkan capres PDIP," kata pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, kepada detikcom, Senin (15/4/2013).

Menurut Siti, sebaiknya PDIP membuka peluang bagi capres selain Mega. Tentu disesuaikan dengan kriteria capres yang diatur oleh PDIP sendiri.

"Memang sebaiknya tidak tunggal apakah Puan atau Pramono, menurut saya ada beberapa yang potensial" kata Siti.

Menurut Siti, capres PDIP harus segera diperkenalkan ke publik. Jangan sampai tertutup bayang-bayang Mega.

"Kalau terlalu lama tidak dipromosikan sulit mendudukkan calon itu karena akan tertutup oleh nama Ibu Mega," ujar Siti menganalisa.

Lalu bagaimana peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi capres PDIP? Siti termasuk yang kurang sepakat Jokowi diusulkan menjadi capres.

"Jangan terus-terusan Pak Jokowi jadi kutu loncat di pemerintahan. Yang lalu dari Solo ke DKI Jakarta sekarang mau pindah ke presiden, menurut saya nggak bagus dan di negara lain juga nggak ada," tandasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%