detikcom
Jumat, 12/04/2013 18:30 WIB

Berkerudung 'LV', Istri Luthfi Hasan Bungkam Usai Diperiksa KPK

Fajar Pratama - detikNews
Sutiana,
Jakarta - Istri Luthfi Hassan, Sutiana Astika memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam kasus pencucian uang. Sutiana menolak berkomentar mengenai materi pemeriksaanya hari ini.

Sutiana keluar Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, sekitar pukul 17.35 WIB, Jumat (12/4/2013). Mengenakan kerudung panjang warna gelap bermotifkan logo LV, Sutiana didampingi seorang kolega.

Mereka langsung masuk mobil Daihatsu Terrios warna hitam yang sudah menunggunya. Sepanjang perjalanan menuruni tangga hingga masuk mobil, Sutiana tak menanggapi satu pun pertanyaan wartawan mengenai pemeriksaannya hari ini.

Sebelum Sutiana, istri Luthfi yang lain Lusi Tiarani sudah lebih dulu keluar sekitar pukul 15.38 WIB. Namun kepergiannya luput dari pengamatan wartawan.

Sebelumnya Luthfi memang sempat dikabarkan berpoligami. Tudingan itu dilontarkan oleh pendiri PK, cikal bakal PKS, Yusuf Supendi.

Kala itu Yusuf menuding poligami yang dilakukan Luthfi bermasalah karena tidak meminta izin istri pertama. Luthfi hanya menanggapi santai kala itu.

"Biarkan saja dia ngomong seperti itu. Ini, kan, era keterbukaan. Tapi saya tidak ingin berkomentar apa pun, biarkan saja," ujar Luthfi saat dihubungi detikcom, Senin (21/3/2011) malam saat diminta komentarnya atas kabar miring itu.

KPK menjerat Luthfi dengan dua kasus. Setelah sebelumnya menjerat dengan pasa penerimaan suap, belakangan KPK juga mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan Luthfi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%