detikcom
Jumat, 12/04/2013 14:52 WIB

Rustri vs PDIP

Disingkirkan dari Pilgub Jateng, Rustri Ogah Jadi Caleg PDIP

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rustriningsih
Semarang, - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Rustriningsih tak direkomendasikan PDIP jadi cagub Jateng. Rustri pun tak mau jadi caleg DPR RI dari PDIP. Kenapa, Bu?

"Kalau DPR RI kan berhubungan dengan induk organisasi partai politik, itu persepsi teman-teman melihat peristiwa pencalonan gubernur ini, (pencalegan) menjadi tidak mudah dilewati ," ungkap Rustri kepada wartawan di ruang tamu rumah dinasnya di Jl Rinjani 1, Semarang, Jumat (12/4/2013).

Rustri juga sempat didorong menjadi calon senator (DPD RI). DPD RI dirasakan pendukungnya lebih adem ketimbang DPR RI, karena pencalonannya tidak melibatkan mesin partai.

"Jadi ini lebih ringan, lebih nyaman dari persoalan hiruk pikuk tadi," ungkap Rustri.

Bahkan ada juga yang mencarikan info dan formulir dan aturan-aturan untuk menjadi senator.

Menurut Rustri banyak warga Jateng yang berharap dirinya tetap berkiprah, namun tidak lewat jalur partai.

"Persepsi teman-teman terhadap kemungkinan traumatik manajerial partai itu bisa dihindari di DPD ini, koordinasinya di sana bagaimana? Ketua fraksi kan enggak ada di sana," ungkap Rustri.

Tapi Rustri sudah mengambil keputusan. "Kita tahu bahwa ada persyaratan dan kondisi bahwa saya ini masih menjalankan tugas partai juga. Saya harus selesaikan
sampai purna 23 Agustus," tegas Rustri.

"Kalau saya masuk DPD harus ada ketentuan mengundurkan diri. Harus satu
per satu diselesaikan. Kecuali saat jadi bupati, saat ini ada kondisi berbeda yang jadi pertimbangan dan pemikiran yang lain," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%