Detik.com News
Detik.com
Jumat, 12/04/2013 13:43 WIB

Kasus Pencucian Uang Luthfi Hasan, KPK Periksa Notaris PPAT

Fajar Pratama - detikNews
Kasus Pencucian Uang Luthfi Hasan, KPK Periksa Notaris PPAT Luthfi Hasan Ishaaq.
Jakarta - Harta milik Luthfi Hasan Ishaaq yang diduga hasil pencucian uang dalam kasus yang disangkakan kepadanya, terus KPK telusuri. Seorang notaris pejabat pembuat akta tanah yang jasanya digunakan mantan Presiden PKS tersebut, diminta keterangannya sebagai saksi.

"Ada panggilan atas nama Elly Halida sebagai saksi, yang bersangkutan PPAT," ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Jumat (12/4/2013).

Selain Elly, hari ini KPK juga memanggil seorang pelajar bernama Darin Mumtazah. Ada juga panggilan untuk Manajer Cabang Bank Mumalat Giarti Adiningrum.

Selain itu ada panggilan untuk pihak swasta lain yakni Winson Ngan, Sony Putra Samapta, Dina Kardiena Hakim, Adi Radja, Andi Pakurimba Sose dan Evi Anggraini.

Dalam kasus TPPU ini, KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Dia diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi untuk pembelian sejumlah aset.

Kasus TPPU yang menjerat Luthfi ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah kepengurusan kuota impor daging sapi. Luthfi bersama-sama Ahmad Fathanah diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama. Fathanah juga ditetapkan sebagai tersangka TPPU.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%