Detik.com News
Detik.com
Jumat, 12/04/2013 13:43 WIB

Kasus Pencucian Uang Luthfi Hasan, KPK Periksa Notaris PPAT

Fajar Pratama - detikNews
Kasus Pencucian Uang Luthfi Hasan, KPK Periksa Notaris PPAT Luthfi Hasan Ishaaq.
Jakarta - Harta milik Luthfi Hasan Ishaaq yang diduga hasil pencucian uang dalam kasus yang disangkakan kepadanya, terus KPK telusuri. Seorang notaris pejabat pembuat akta tanah yang jasanya digunakan mantan Presiden PKS tersebut, diminta keterangannya sebagai saksi.

"Ada panggilan atas nama Elly Halida sebagai saksi, yang bersangkutan PPAT," ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Jumat (12/4/2013).

Selain Elly, hari ini KPK juga memanggil seorang pelajar bernama Darin Mumtazah. Ada juga panggilan untuk Manajer Cabang Bank Mumalat Giarti Adiningrum.

Selain itu ada panggilan untuk pihak swasta lain yakni Winson Ngan, Sony Putra Samapta, Dina Kardiena Hakim, Adi Radja, Andi Pakurimba Sose dan Evi Anggraini.

Dalam kasus TPPU ini, KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Dia diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi untuk pembelian sejumlah aset.

Kasus TPPU yang menjerat Luthfi ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah kepengurusan kuota impor daging sapi. Luthfi bersama-sama Ahmad Fathanah diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama. Fathanah juga ditetapkan sebagai tersangka TPPU.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%