Jumat, 12/04/2013 13:43 WIB

Kasus Pencucian Uang Luthfi Hasan, KPK Periksa Notaris PPAT

Fajar Pratama - detikNews
Luthfi Hasan Ishaaq.
Jakarta - Harta milik Luthfi Hasan Ishaaq yang diduga hasil pencucian uang dalam kasus yang disangkakan kepadanya, terus KPK telusuri. Seorang notaris pejabat pembuat akta tanah yang jasanya digunakan mantan Presiden PKS tersebut, diminta keterangannya sebagai saksi.

"Ada panggilan atas nama Elly Halida sebagai saksi, yang bersangkutan PPAT," ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Jumat (12/4/2013).

Selain Elly, hari ini KPK juga memanggil seorang pelajar bernama Darin Mumtazah. Ada juga panggilan untuk Manajer Cabang Bank Mumalat Giarti Adiningrum.

Selain itu ada panggilan untuk pihak swasta lain yakni Winson Ngan, Sony Putra Samapta, Dina Kardiena Hakim, Adi Radja, Andi Pakurimba Sose dan Evi Anggraini.

Dalam kasus TPPU ini, KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Dia diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi untuk pembelian sejumlah aset.

Kasus TPPU yang menjerat Luthfi ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah kepengurusan kuota impor daging sapi. Luthfi bersama-sama Ahmad Fathanah diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama. Fathanah juga ditetapkan sebagai tersangka TPPU.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%