detikcom
Jumat, 12/04/2013 09:41 WIB

Kasus Pencucian Uang, KPK Panggil Istri Luthfi Hasan

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK mengembangkan kasus pencucian uang yang menjerat eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Penyidik memanggil istri Luthfi.

KPK memanggil dua wanita yakni Lusi Tiarani Agustine dan Sutiana Astika. Nama terakhir merupakan istri dari Luthfi, dan tercatat secara resmi dalam data diri mantan anggota fraksi PKS itu.

"Ada panggilan untuk atas nama Lusi Tiarani Agustine dan Sutiana Astika, ibu rumah tangga dipanggil sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Jumat (12/4/2013).

Lalu siapa Lusi? Berdasarkan informasi yang dihimpun, dia merupakan istri kedua dari Luthfi. Sebelumnya Luthfi memang sempat dikabarkan berpoligami. Tudingan itu dilontarkan oleh pendiri PK, cikal bakal PKS, Yusuf Supendi.

Kala itu Yusuf menuding poligami yang dilakukan Luthfi bermasalah karena tidak meminta izin istri pertama. Luthfi hanya menanggapi santai kala itu.

"Biarkan saja dia ngomong seperti itu. Ini, kan, era keterbukaan. Tapi saya tidak ingin berkomentar apa pun, biarkan saja," ujar Luthfi saat dihubungi detikcom, Senin (21/3/2011) malam saat diminta komentarnya atas tuduhan berita miring itu.

KPK menjerat Luthfi dengan dua kasus. Setelah sebelumnya menjerat dengan pasal penerimaan suap, belakangan KPK juga mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan Luthfi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%