Detik.com News
Detik.com
Kamis, 11/04/2013 12:24 WIB

Wakil Wali Kota Magelang Dituntut 2 Bulan Bui dalam Kasus KDRT

Tri Joko Purnomo - detikNews
Wakil Wali Kota Magelang Dituntut 2 Bulan Bui dalam Kasus KDRT Foto: Tri Joko Purnomo/detikcom
Magelang - Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo terjerat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di pengadilan, ia dituntut 2 bulan penjara. Joko mengaku keberatan dengan dakwaan dan tuntutan jaksa.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Magelang, Jalan Veteran No 1 Magelang, Kamis (11/4/2013). Joko mengenakan kemeja batik warna merah berpadu krem dan celana hitam.

Jaksa Supriyadi dan Kurniawan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). "Karena itu meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara," katanya.

Usai persidangan, Joko mengaku keberatan dengan tuntutan itu. Selain KDRT itu merupakan masalah pribadi atau internal keluarga, ia beranggap korban tidak mengalami luka. Kasusnya bergulir karena ditunggangi pihak lain.

"Ia (korban) tidak terluka, tidak opname," ungkapnya.

KDRT terjadi di rumah Jalan Ketapeng 3 Trunan, Magelang Selatan, Jumat (9/11/2012) silam. Joko dilaporkan menganiaya istrinya, Siti Rubaidah atau akrab disapa Ida. Kejadian itu dipicu terkuaknya percakapan di BlackBerry Joko dengan seorang perempuan.

Selain kasus KDRT, Ida juga melaporkan suaminya terkait nikah siri. Ia menuding Joko telah menikah siri dengan SZN. Diduga, pernikahan itu tidak dicatatkan di Pengadilan Agama sehingga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga kini, kasus ini masih ditangani kepolisian setempat.

Belakangan, Ida ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik suaminya. Ia dianggap melanggar pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. "Keterangan Kasatreskrim begitu, kena pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik," kata Kasubag Humas Polres Magelang AKP Murjito saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (11/4/2013).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(try/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%