Kamis, 11/04/2013 12:24 WIB

Wakil Wali Kota Magelang Dituntut 2 Bulan Bui dalam Kasus KDRT

Tri Joko Purnomo - detikNews
Foto: Tri Joko Purnomo/detikcom
Magelang - Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo terjerat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di pengadilan, ia dituntut 2 bulan penjara. Joko mengaku keberatan dengan dakwaan dan tuntutan jaksa.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Magelang, Jalan Veteran No 1 Magelang, Kamis (11/4/2013). Joko mengenakan kemeja batik warna merah berpadu krem dan celana hitam.

Jaksa Supriyadi dan Kurniawan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). "Karena itu meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara," katanya.

Usai persidangan, Joko mengaku keberatan dengan tuntutan itu. Selain KDRT itu merupakan masalah pribadi atau internal keluarga, ia beranggap korban tidak mengalami luka. Kasusnya bergulir karena ditunggangi pihak lain.

"Ia (korban) tidak terluka, tidak opname," ungkapnya.

KDRT terjadi di rumah Jalan Ketapeng 3 Trunan, Magelang Selatan, Jumat (9/11/2012) silam. Joko dilaporkan menganiaya istrinya, Siti Rubaidah atau akrab disapa Ida. Kejadian itu dipicu terkuaknya percakapan di BlackBerry Joko dengan seorang perempuan.

Selain kasus KDRT, Ida juga melaporkan suaminya terkait nikah siri. Ia menuding Joko telah menikah siri dengan SZN. Diduga, pernikahan itu tidak dicatatkan di Pengadilan Agama sehingga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga kini, kasus ini masih ditangani kepolisian setempat.

Belakangan, Ida ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik suaminya. Ia dianggap melanggar pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. "Keterangan Kasatreskrim begitu, kena pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik," kata Kasubag Humas Polres Magelang AKP Murjito saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (11/4/2013).


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(try/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%