Kamis, 11/04/2013 11:51 WIB

Waduh! Nama Putin Masuk Daftar Hitam Kepolisian Finlandia

Rita Uli Hutapea - detikNews
Vladimir Putin (AFP)
Moskow, - Entah bagaimana, nama Presiden Rusia Vladimir Putin bisa masuk dalam daftar hitam kepolisian Finlandia, yang berisikan daftar orang-orang yang terlibat aktivitas kriminal.

Namun kekeliruan itu telah disadari kepolisian Finlandia. Dengan cepat mereka menghilangkan nama Putin dari daftar tersebut. Daftar hitam itu sendiri sebenarnya tidak dibuka untuk publik. Namun perihal masuknya nama Putin dibeberkan oleh stasiun televisi Finlandia, MTV3 pada Rabu, 10 April waktu setempat.

Tak ingin hubungan diplomatik dengan tetangga kuatnya itu terganggu, pemerintah Finlandia menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Putin atas kekeliruan ini.

"Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kesalahan memasukkan nama ke dalam daftar tersebut," kata Menteri Dalam Negeri Finlandia Paivi Rasanen dalam statemen seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (11/4/2013).

Kepolisian Finlandia mengakui daftar tersebut memang ada dan nama Putin tanpa sengaja dimasukkan ke dalamnya. Namun tak lama kemudian nama Putin telah dihapus.

Kepolisian mengaku belum mengetahui bagaimana nama Putin bisa masuk dalam daftar tersebut. Dalam daftar itu, Putin disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan geng motor Rusia, Night Wolves, meskipun dia tidak terbukti melakukan kejahatan apapun di Finlandia. Disebutkan bahwa kekeliruan ini tengah diselidiki kepolisian.

Kepala kepolisian Finlandia Mikko Paatero menegaskan, insiden ini disesalkan. "Insiden seperti ini sangat tidak biasa, dan bagaimana pun juga tak bisa diterima," tegasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%