detikcom
Kamis, 11/04/2013 08:51 WIB

Upss! Otoritas Jepang Salah Ngetweet Soal Korut Luncurkan Rudal

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Ilustrasi (AFP)
Tokyo - Otoritas Yokohama, Jepang dibuat malu setelah salah mengumumkan peluncuran rudal Korea Utara (Korut). Melalui akun Twitter-nya, otoritas Yokohama mengumumkan informasi keliru tersebut kepada 40 ribu followers-nya.

Seperti dilansir Asia One, Kamis (11/4/2013), otoritas Yokohama menuliskan informasi peluncuran rudal tersebut pada Rabu (10/4) siang waktu setempat. "Korut telah meluncurkan rudal," demikian bunyi tweet akun @yokohama-saigai yang diikuti dengan spasi kosong karena waktu peluncurannya belum diketahui.

Beberapa saat kemudian, ada warga yang memberitahu kesalahan informasi tersebut. "Kami menerima telepon dari salah satu followers kami yang menyadari kesalahan tersebut," imbuh otoritas Yokohama.

Penjelasan pejabat Yokohama mengakui bahwa pihaknya sudah mempersiapkan tweet itu sebagai template dan baru akan disebarkan begitu serangan rudal benar-benar terjadi.

"Kami memang mempersiapkan tweet tersebut dan menunggu, tapi karena sebuah alasan yang tidak jelas, itu tidak sengaja terkirim," ucap seorang pejabat Yokohama yang enggan disebut namanya.

Pihak otoritas Yokohama kemudian mencabut kembali tweet memalukan tersebut sekitar 20 menit setelah disebarkan. Mereka juga meminta maaf kepada publik melalui akun Twitter yang sama. Yokohama berada di Tokyo bagian selatan.

Saat ini, Jepang sedang dalam siaga tinggi menyusul pernyataan Korut yang akan meluncurkan rudal jarak menengah. Jepang telah menyiagakan rudal Patriot di ibukota Tokyo untuk melindungi 30 juta warganya. Tidak hanya itu, kapal perang penghancur Aegis juga telah disiagakan di wilayah perairan Laut Jepang. Kapal tersebut memiliki senjata penghalau rudal.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nvc/ita)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%