detikcom
Rabu, 10/04/2013 15:42 WIB

Muhammadiyah Tolak RUU Ormas Karena Bertentangan dengan UUD

Syarifah Nur Aida - detikNews
Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tak mau nego soal pengesahan RUU Ormas pada Jumat (12/4) mendatang. RUU Ormas dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

"Saya sepakat bahwa dengan adanya RUU Ormas ini tidak ada niat untuk Muhammadiyah atau NU dibubarkan. Ini karena ketidaktahuan dan kebodohan saja. Ini sepakat kita tolak karena bertentangan dengan pasal 28 soal kebebasan berpendapat," kata Din kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).

Din tak sepakat pergerakan ormas dibatasi. Menurutnya yang perlu diatur adalah bagaimana sanksi bagi ormas yang melakukan kesalahan.

"Bukan soal melarang orang untuk berkumpul. Yang perlu itu penanganan atas kesalahan ormas misalkan kekerasan dan sebagainya," tegasnya.

Din ingin pemerintah menghormati keberadaan ormas di tengah masyarakat. Tidak membatasi macam-macam sampai terkesan represif.

"Tetapi soal keberadaannya tidak perlu diatur-atur. Masak ormas berbadan hukum, nanti harus melapor-lapor lagi," tandasnya.




Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%