detikcom
Rabu, 10/04/2013 15:42 WIB

Muhammadiyah Tolak RUU Ormas Karena Bertentangan dengan UUD

Syarifah Nur Aida - detikNews
Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tak mau nego soal pengesahan RUU Ormas pada Jumat (12/4) mendatang. RUU Ormas dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

"Saya sepakat bahwa dengan adanya RUU Ormas ini tidak ada niat untuk Muhammadiyah atau NU dibubarkan. Ini karena ketidaktahuan dan kebodohan saja. Ini sepakat kita tolak karena bertentangan dengan pasal 28 soal kebebasan berpendapat," kata Din kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).

Din tak sepakat pergerakan ormas dibatasi. Menurutnya yang perlu diatur adalah bagaimana sanksi bagi ormas yang melakukan kesalahan.

"Bukan soal melarang orang untuk berkumpul. Yang perlu itu penanganan atas kesalahan ormas misalkan kekerasan dan sebagainya," tegasnya.

Din ingin pemerintah menghormati keberadaan ormas di tengah masyarakat. Tidak membatasi macam-macam sampai terkesan represif.

"Tetapi soal keberadaannya tidak perlu diatur-atur. Masak ormas berbadan hukum, nanti harus melapor-lapor lagi," tandasnya.




Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%