detikcom
Rabu, 10/04/2013 15:42 WIB

Muhammadiyah Tolak RUU Ormas Karena Bertentangan dengan UUD

Syarifah Nur Aida - detikNews
Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tak mau nego soal pengesahan RUU Ormas pada Jumat (12/4) mendatang. RUU Ormas dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

"Saya sepakat bahwa dengan adanya RUU Ormas ini tidak ada niat untuk Muhammadiyah atau NU dibubarkan. Ini karena ketidaktahuan dan kebodohan saja. Ini sepakat kita tolak karena bertentangan dengan pasal 28 soal kebebasan berpendapat," kata Din kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).

Din tak sepakat pergerakan ormas dibatasi. Menurutnya yang perlu diatur adalah bagaimana sanksi bagi ormas yang melakukan kesalahan.

"Bukan soal melarang orang untuk berkumpul. Yang perlu itu penanganan atas kesalahan ormas misalkan kekerasan dan sebagainya," tegasnya.

Din ingin pemerintah menghormati keberadaan ormas di tengah masyarakat. Tidak membatasi macam-macam sampai terkesan represif.

"Tetapi soal keberadaannya tidak perlu diatur-atur. Masak ormas berbadan hukum, nanti harus melapor-lapor lagi," tandasnya.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%