Detik.com News
Detik.com
Rabu, 10/04/2013 15:42 WIB

Muhammadiyah Tolak RUU Ormas Karena Bertentangan dengan UUD

Syarifah Nur Aida - detikNews
Muhammadiyah Tolak RUU Ormas Karena Bertentangan dengan UUD
Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tak mau nego soal pengesahan RUU Ormas pada Jumat (12/4) mendatang. RUU Ormas dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

"Saya sepakat bahwa dengan adanya RUU Ormas ini tidak ada niat untuk Muhammadiyah atau NU dibubarkan. Ini karena ketidaktahuan dan kebodohan saja. Ini sepakat kita tolak karena bertentangan dengan pasal 28 soal kebebasan berpendapat," kata Din kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).

Din tak sepakat pergerakan ormas dibatasi. Menurutnya yang perlu diatur adalah bagaimana sanksi bagi ormas yang melakukan kesalahan.

"Bukan soal melarang orang untuk berkumpul. Yang perlu itu penanganan atas kesalahan ormas misalkan kekerasan dan sebagainya," tegasnya.

Din ingin pemerintah menghormati keberadaan ormas di tengah masyarakat. Tidak membatasi macam-macam sampai terkesan represif.

"Tetapi soal keberadaannya tidak perlu diatur-atur. Masak ormas berbadan hukum, nanti harus melapor-lapor lagi," tandasnya.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%