detikcom

Rabu, 10/04/2013 14:57 WIB

Komnas HAM Tidak Mendukung Preman

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Massa 'Anak Kolong Bergerak' cs mendemo Komnas HAM, mendesak lembaga bentukan pemerintah itu tidak mendukung preman yang dibunuh anggota Kopassus. Menanggapi ini, Komnas HAM menegaskan pihaknya tidak mendukung preman.

"Komnas HAM tidak mendukung preman," ujar Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila kepada detikcom di kantornya, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).

Dia juga menangkis tuduhan pendemo yang menyebut Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kasus penyerangan di LP Cebongan merupakan pelanggaran HAM berat.

"Komnas HAM belum pernah menganggap ini pelanggaran HAM berat," ujar Siti.

Dia menegaskan Komnas HAM tidak menutup mata terhadap kasus yang melatarbelakangi penyerangan LP Cebongan. Komnas HAM juga mengapresiasi sikap 11 prajurit Kopassus yang mengakui perbuatannya.

"Tapi itu tidak bisa membuat mereka lepas dari hukum," lanjutnya.
Siti mengatakan pihaknya tidak pernah mendorong kasus ini dibawa ke peradilan umum dan setuju dengan aturan yang ada yakni membawanya ke pengadilan militer.

"Peradilan militer itu peradilan terbuka," tutup Siti.


(sip/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%