Detik.com News
Detik.com

Rabu, 10/04/2013 14:57 WIB

Komnas HAM Tidak Mendukung Preman

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Komnas HAM Tidak Mendukung Preman
Jakarta - Massa 'Anak Kolong Bergerak' cs mendemo Komnas HAM, mendesak lembaga bentukan pemerintah itu tidak mendukung preman yang dibunuh anggota Kopassus. Menanggapi ini, Komnas HAM menegaskan pihaknya tidak mendukung preman.

"Komnas HAM tidak mendukung preman," ujar Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila kepada detikcom di kantornya, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).

Dia juga menangkis tuduhan pendemo yang menyebut Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kasus penyerangan di LP Cebongan merupakan pelanggaran HAM berat.

"Komnas HAM belum pernah menganggap ini pelanggaran HAM berat," ujar Siti.

Dia menegaskan Komnas HAM tidak menutup mata terhadap kasus yang melatarbelakangi penyerangan LP Cebongan. Komnas HAM juga mengapresiasi sikap 11 prajurit Kopassus yang mengakui perbuatannya.

"Tapi itu tidak bisa membuat mereka lepas dari hukum," lanjutnya.
Siti mengatakan pihaknya tidak pernah mendorong kasus ini dibawa ke peradilan umum dan setuju dengan aturan yang ada yakni membawanya ke pengadilan militer.

"Peradilan militer itu peradilan terbuka," tutup Siti.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sip/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%