detikcom
Rabu, 10/04/2013 14:57 WIB

Komnas HAM Tidak Mendukung Preman

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Massa 'Anak Kolong Bergerak' cs mendemo Komnas HAM, mendesak lembaga bentukan pemerintah itu tidak mendukung preman yang dibunuh anggota Kopassus. Menanggapi ini, Komnas HAM menegaskan pihaknya tidak mendukung preman.

"Komnas HAM tidak mendukung preman," ujar Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila kepada detikcom di kantornya, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).

Dia juga menangkis tuduhan pendemo yang menyebut Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kasus penyerangan di LP Cebongan merupakan pelanggaran HAM berat.

"Komnas HAM belum pernah menganggap ini pelanggaran HAM berat," ujar Siti.

Dia menegaskan Komnas HAM tidak menutup mata terhadap kasus yang melatarbelakangi penyerangan LP Cebongan. Komnas HAM juga mengapresiasi sikap 11 prajurit Kopassus yang mengakui perbuatannya.

"Tapi itu tidak bisa membuat mereka lepas dari hukum," lanjutnya.
Siti mengatakan pihaknya tidak pernah mendorong kasus ini dibawa ke peradilan umum dan setuju dengan aturan yang ada yakni membawanya ke pengadilan militer.

"Peradilan militer itu peradilan terbuka," tutup Siti.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%