Rabu, 10/04/2013 14:57 WIB

Komnas HAM Tidak Mendukung Preman

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Massa 'Anak Kolong Bergerak' cs mendemo Komnas HAM, mendesak lembaga bentukan pemerintah itu tidak mendukung preman yang dibunuh anggota Kopassus. Menanggapi ini, Komnas HAM menegaskan pihaknya tidak mendukung preman.

"Komnas HAM tidak mendukung preman," ujar Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila kepada detikcom di kantornya, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).

Dia juga menangkis tuduhan pendemo yang menyebut Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kasus penyerangan di LP Cebongan merupakan pelanggaran HAM berat.

"Komnas HAM belum pernah menganggap ini pelanggaran HAM berat," ujar Siti.

Dia menegaskan Komnas HAM tidak menutup mata terhadap kasus yang melatarbelakangi penyerangan LP Cebongan. Komnas HAM juga mengapresiasi sikap 11 prajurit Kopassus yang mengakui perbuatannya.

"Tapi itu tidak bisa membuat mereka lepas dari hukum," lanjutnya.
Siti mengatakan pihaknya tidak pernah mendorong kasus ini dibawa ke peradilan umum dan setuju dengan aturan yang ada yakni membawanya ke pengadilan militer.

"Peradilan militer itu peradilan terbuka," tutup Siti.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sip/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%