Detik.com News
Detik.com
Rabu, 10/04/2013 13:29 WIB

Pemilu Malaysia Akan Digelar 5 Mei

Rita Uli Hutapea - detikNews
Pemilu Malaysia Akan Digelar 5 Mei
Kuala Lumpur, - Pemilihan umum (pemilu) di Malaysia akan digelar bulan depan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia mengumumkan bahwa pemilu akan diadakan pada 5 Mei mendatang.

Ketua KPU Malaysia Aziz Yusof mengatakan, pengambilan suara akan didahului dengan masa kampanye resmi yang akan dimulai pada 20 April. Masa kampanye akan berlangsung selama dua pekan.

Pemilu kali ini seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/4/20-3), disebut-sebut akan menjadi ajang paling ketat bagi partai berkuasa United Malays National Organisation (UMNO) dan rivalnya.

UMNO kini dihadapkan pada kubu oposisi yang kian kuat, yang berjanji untuk mengakhiri korupsi, kolusi dan kekuasaan otoriter. UMNO telah menguasai Malaysia lewat pemerintahan koalisi sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957.

Namun Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak optimis bahwa partainya akan kembali memenangkan pemilu ini. Dalam kampanyenya nanti, Najib akan menekankan soal perekonomian negara yang stabil di bawah pimpinannya.

"Pemilu ini adalah pilihan antara tetap pada pemerintahan yang reformis, kompeten serta mempertaruhkan kemakmuran kita pada oposisi cengeng, tidak berpengalaman," cetus juru bicara PM Najib kepada AFP.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ita/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%