detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 11:38 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 09/04/2013 10:19 WIB

Upaya Badrul Kamal Jegal Walikota Depok Nurmahmudi di MA Kandas

Andi Saputra - detikNews
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Pilkada Depok berbuntut panjang. Badrul Kamal menggugat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal keabsahan pelantikan wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Namun gugatan tersebut kandas.

Badrul menggugat Kemendagri usai mengantongi kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan proses KPUD Depok cacat. Kasus bermula seiring keluarnya Surat Keputusan KPU tertanggal 24 Agustus 2010 yang menetapkan 4 pasangan calon Wali Kota Depok.

Belakangan, 4 pasangan ini digugat ke pengadilan oleh pasangan yang gagal ikut pilkada. Gugatan ini dikabulkan oleh PTUN Jakarta, PT TUN Bandung dan MA dengan membatalkan SK KPU Kota Depok tersebut sehingga peserta pemilukada seharusnya 3 pasang, bukan 4 pasang.

Namun apa daya, putusan MA diketok setelah Nurmahmudi mengantongi kemenangan. Tak terima, Badrul Kamal pun menggugat Kemendagri yang melantik Nurmahmudi.

Pada 18 Oktober 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Badrul itu. Dalam vonis tingkat pertama ini, terdapat dissenting opinion yaitu dari ketua majelis hakim Bambang Hariyanto yang menilai pengangkatan Nurmahmudi cacat hukum dan harus dibatalkan.

Sebab SK Kemendagri yang mengangkat Nurmahmudi bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun pendapat Bambang kalah suara dengan dua hakim lainnya yaitu Kasim dan Jumanto.

Atas vonis ini, Badrul mengajukan banding tetapi kalah. Lantas Badrul pun mengajukan upaya hukum terakhir yaitu kasasi. Tetapi apa kata MA?

"Menolak kasasi Badrul Kamal dan Supriyanto," demikian lansir panitera MA, Selasa (9/4/2013).

Perkara nomor 421 K/TUN/2012 diputus pada 25 Februari 2013 dengan ketua majelis Dr Supandi dengan anggota Dr Hary Djatmiko dan Yulius.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%