detikcom
Selasa, 09/04/2013 10:19 WIB

Upaya Badrul Kamal Jegal Walikota Depok Nurmahmudi di MA Kandas

Andi Saputra - detikNews
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Pilkada Depok berbuntut panjang. Badrul Kamal menggugat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal keabsahan pelantikan wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Namun gugatan tersebut kandas.

Badrul menggugat Kemendagri usai mengantongi kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan proses KPUD Depok cacat. Kasus bermula seiring keluarnya Surat Keputusan KPU tertanggal 24 Agustus 2010 yang menetapkan 4 pasangan calon Wali Kota Depok.

Belakangan, 4 pasangan ini digugat ke pengadilan oleh pasangan yang gagal ikut pilkada. Gugatan ini dikabulkan oleh PTUN Jakarta, PT TUN Bandung dan MA dengan membatalkan SK KPU Kota Depok tersebut sehingga peserta pemilukada seharusnya 3 pasang, bukan 4 pasang.

Namun apa daya, putusan MA diketok setelah Nurmahmudi mengantongi kemenangan. Tak terima, Badrul Kamal pun menggugat Kemendagri yang melantik Nurmahmudi.

Pada 18 Oktober 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Badrul itu. Dalam vonis tingkat pertama ini, terdapat dissenting opinion yaitu dari ketua majelis hakim Bambang Hariyanto yang menilai pengangkatan Nurmahmudi cacat hukum dan harus dibatalkan.

Sebab SK Kemendagri yang mengangkat Nurmahmudi bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun pendapat Bambang kalah suara dengan dua hakim lainnya yaitu Kasim dan Jumanto.

Atas vonis ini, Badrul mengajukan banding tetapi kalah. Lantas Badrul pun mengajukan upaya hukum terakhir yaitu kasasi. Tetapi apa kata MA?

"Menolak kasasi Badrul Kamal dan Supriyanto," demikian lansir panitera MA, Selasa (9/4/2013).

Perkara nomor 421 K/TUN/2012 diputus pada 25 Februari 2013 dengan ketua majelis Dr Supandi dengan anggota Dr Hary Djatmiko dan Yulius.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%