detikcom
Senin, 08/04/2013 15:47 WIB

Pangdam IV/ Diponegoro yang Baru Pernah Aktif di Kopassus

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Mulai hari ini Mayjen Hardiono Saroso tak lagi memegang tongkat komando Kodam IV/ Diponegoro. Kepemimpinan sudah diserahkan ke Mayor Jenderal TNI Sunindyo yang pernah menjadi prajurit Kopassus.

"Sejak hari ini pangdam IV/Diponegoro dijabat oleh Mayjen Sunindyo. Melalui sidang rutin. Mekanisme pembinaan karir," kata Kadispen TNI AD Brigjen Rukman Ahmad kepad wartawan di Mabes TNI AD, Jl Veteran, Senin (8/4/2013).

Rukman membenarkan kabar yang menyebutkan Sunindyo pernah aktif di Kopassus. Namun sayangnya, Rukman tidak ingat posisi dan tahun Sunindyo di Kopassus.

"Saya nggak hapal tahunnya," ujarnya.

Dari sejumlah pemberitaan, Mayjen Sunindyo tercatat pernah menjabat komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. Keluar dari Kopassus, ia mendapat kepercayaan menjabat sebagai Aspers Kasdam IV/Diponegoro. Sunindyo merupakan lulusan Akabri 1983.

Dalam sertijab di Mabes TNI AD, ada 7 perwira tinggi TNI AD yang juga dimutasi. Berikut ini daftar lengkapnya:

-Mayjen TNI Hardiono Saroso dari Pangdam IV/Dip menjadi Staf Khusus Kasad,
-Mayjen TNI Sunindyo dari Aspers Kasad menjadi Pangdam IV/Dip,
-Mayjen TNI Istu H. Subagio, S.E., M.B.A., dari Gubernur Akmil menjadi Aspers Kasad,
-Brigjen TNI Sumardi dari Kasgartap I/Jakarta menjadi Gubernur Akmil,
-Kolonel Inf Toto Rinanto Sudjiman dari Paban Sahli Bid. Orkes Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Kasgartap I/Jakarta,
-Brigjen TNI Didi Sudiana dari Pati Ahli Kasad Bid. Manajemen Sishankamneg menjadi Staf Khusus KSAD,
-Kolonel Inf I.G.B. Herry Atmika dari Dandenma Mabes TNI menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Manajemen Sishankamneg.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gah/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%