Detik.com News
Detik.com
Senin, 08/04/2013 12:33 WIB

Catatan Agus Pambagio

Menunggu MRT = Menunggu Godot

Agus Pambagio - detikNews
Halaman 1 dari 3
Menunggu MRT = Menunggu Godot
Jakarta - Kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, meski sudah berganti gubernur, ternyata tak kunjung ada terobosan. Paling tidak muncul konstruksi pembangunan proyek transportasi. Pembenahan transportasi hanya terlihat signifikan dilakukan PT Kereta Commuter Jakarta (KCJ) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui pembenahan infrastruktur Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek (sterilisasi stasiun, penambahan rangkaian, perbaikan sistem ticketing dan sebagainya).

Tingginya pergerakan manusia di Jakarta dan sekitarnya (sekitar 25 juta pergerakan/hari) serta tidak terintegrasinya angkutan umum dengan baik dan nyaman membuat kemacetan di Jakarta semakin parah. Bahkan nyaris berhenti total (gridlock) di hari-hari tertentu dari pagi buta hingga tengah malam. Untuk menanggulangi kemacetan di dalam kota Jakarta diperlukan sistem angkutan umum berbasis rel dengan kemampuan angkut yang besar, sebagai backbone angkutan umum.

Sistem KRL Jabodetabek belum mencukupi, sehingga dibutuhkan sistem angkutan umum berbasis rel lain, seperti Mass Rapid Transit (MRT) yang tak kunjung terbangun meski sudah lebih dari 30 tahun terus dibahas. No Action Talk Only. Sementara negara tetangga dengan sedikit bicara sudah membangun sistem angkutan masal berbasis rel yang lengkap berikut dengan angkutan pengumpan dan penangkapnya.

MRT Jakarta sebenarnya sudah nyaris mulai konstruksi akhir tahun lalu tapi kembali urung karena Gubernur baru DKI Jakarta (Jokowi) ragu. Rapat demi rapat, konsultasi demi konsultasi bahkan sampai mengganti direksi dan studi banding ke Singapura, tetap saja tak jelas juntrungannya. Menunggu MRT serasa menunggu Godot.

Persoalan Demi Persoalan

Pembangunan atau konstruksi MRT Jakarta tahap I, Lebak Bulus Bunderan HI/Hotel Pullman seharusnya sudah dimulai akhir tahun 2012 lalu. Namun pada bulan Oktober terjadi pergantian gubernur. Jokowi sebagai gubernur baru ingin mendengarkan berbagai masukan sebelum memutuskan apakah MRT Jakarta dilanjutkan atau tidak.

Jokowi kemudian menunda pengumuman kontraktor pemenang ruas underground karena ada 4 (empat) pertanyaan kunci yang harus dijelaskan padanya, yaitu terkait return on investment (ROI), biaya konstruksi/km, mengapa bentuk pinjamannya tied loan dan masalah legal kontrak.Next

Halaman 1 2 3

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asy/asy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%