detikcom

Senin, 08/04/2013 12:33 WIB

Catatan Agus Pambagio

Menunggu MRT = Menunggu Godot

Agus Pambagio - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, meski sudah berganti gubernur, ternyata tak kunjung ada terobosan. Paling tidak muncul konstruksi pembangunan proyek transportasi. Pembenahan transportasi hanya terlihat signifikan dilakukan PT Kereta Commuter Jakarta (KCJ) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui pembenahan infrastruktur Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek (sterilisasi stasiun, penambahan rangkaian, perbaikan sistem ticketing dan sebagainya).

Tingginya pergerakan manusia di Jakarta dan sekitarnya (sekitar 25 juta pergerakan/hari) serta tidak terintegrasinya angkutan umum dengan baik dan nyaman membuat kemacetan di Jakarta semakin parah. Bahkan nyaris berhenti total (gridlock) di hari-hari tertentu dari pagi buta hingga tengah malam. Untuk menanggulangi kemacetan di dalam kota Jakarta diperlukan sistem angkutan umum berbasis rel dengan kemampuan angkut yang besar, sebagai backbone angkutan umum.

Sistem KRL Jabodetabek belum mencukupi, sehingga dibutuhkan sistem angkutan umum berbasis rel lain, seperti Mass Rapid Transit (MRT) yang tak kunjung terbangun meski sudah lebih dari 30 tahun terus dibahas. No Action Talk Only. Sementara negara tetangga dengan sedikit bicara sudah membangun sistem angkutan masal berbasis rel yang lengkap berikut dengan angkutan pengumpan dan penangkapnya.

MRT Jakarta sebenarnya sudah nyaris mulai konstruksi akhir tahun lalu tapi kembali urung karena Gubernur baru DKI Jakarta (Jokowi) ragu. Rapat demi rapat, konsultasi demi konsultasi bahkan sampai mengganti direksi dan studi banding ke Singapura, tetap saja tak jelas juntrungannya. Menunggu MRT serasa menunggu Godot.

Persoalan Demi Persoalan

Pembangunan atau konstruksi MRT Jakarta tahap I, Lebak Bulus – Bunderan HI/Hotel Pullman seharusnya sudah dimulai akhir tahun 2012 lalu. Namun pada bulan Oktober terjadi pergantian gubernur. Jokowi sebagai gubernur baru ingin mendengarkan berbagai masukan sebelum memutuskan apakah MRT Jakarta dilanjutkan atau tidak.

Jokowi kemudian menunda pengumuman kontraktor pemenang ruas underground karena ada 4 (empat) pertanyaan kunci yang harus dijelaskan padanya, yaitu terkait return on investment (ROI), biaya konstruksi/km, mengapa bentuk pinjamannya tied loan dan masalah legal kontrak.Next

Halaman 1 2 3

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asy/asy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%