Detik.com News
Detik.com

Senin, 08/04/2013 10:50 WIB

4 Pejabat Elite TNI yang Siap Tanggung Jawab di Kasus LP Cebongan

Rachmadin Ismail - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya « Prev 3 dari 5 Next »
4 Pejabat Elite TNI yang Siap Tanggung Jawab di Kasus LP Cebongan - 3 Apel Kopassus
Komandan Kandang Menjangan Letkol Maruli

Letkol Maruli sebagai Dan Grup II Kandang Menjangan, markas Kopassus Kartosura, Yogyakarta, siap bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya. Dia siap menanggung semua konsekuensi yang ada.

Kisah siap bertanggung jawab para komandan Kopassus ini diceritakan Presiden SBY dalam pertemuan informal dengan beberapa pemimpin redaksi (pimred) di kediaman pribadi Menteri Perindustrian MS Hidayat, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Sabtu (6/4/2013) malam.

SBY menceritakan setelah membentuk Tim Investigasi Kasus LP Cebongan, KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengumpulkan para perwira Kopassus di Mako Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Dalam pertemuan itulah, KSAD menegaskan kepada jajaran Kopassus bahwa Kopassus harus ksatria dan siap bertanggung jawab apabila memang ada prajurit yang melakukan pembunuhan terhadap 4 tahanan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Dan Grup II Letkol Maruli langsung berdiri dan menyatakan siap bertanggung jawab. "Kamu baru menjabat berapa hari saat kasus itu terjadi?" tanya KSAD kepada Maruli. "Siap, baru satu hari," kata Maruli seperti disampaikan SBY.



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%