Detik.com News
Detik.com
Senin, 08/04/2013 09:56 WIB

Bahas RUU Advokat, Baleg DPR Berencana Terbang ke Amerika & Jepang

M Iqbal - detikNews
Bahas RUU Advokat, Baleg DPR Berencana Terbang ke Amerika & Jepang
Jakarta - Satu lagi alat kelengkapan DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di bulan April, yaitu Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat.

"Rencananya ke Amerika dan Jepang tanggal 20-27 (April) untuk menyelesaikan draf RUU Advokat," kata ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono kepada detikcom, Senin (8/4/2013).

Menurutnya, agenda itu masih tentatif, artinya belum dipastikan karena ada usulan dari asosiasi advokat di Indonesia agar pembahasan RUU Advokat dilakukan setelah RUU KUHAP dan KUHP disahkan.

"Ada semacam usulan dari asosiasi advokat yang minta pembahasan ini ditunda dulu sampai selesai RUU KUHP dan KUHAP," ungkapnya.

"Jadi ini belum final agendanya," imbuh politisi Demokrat itu.

Ignatius menuturkan, jika usulan dari asosiasi advokat itu diterima, maka Baleg akan menunda pembahasan RUU Advokat sampai RUU KUHP dan KUHAP disahkan.

"Saya belum terima surat dari asosiasi advokat untuk menunda pengesahan ini, harus saya cek dulu. Kalau menunggu KUHP selesai apakah juga (RUU Advokat) ada di KUHP, kita belum tahu," ucapnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%