detikcom
Senin, 08/04/2013 09:56 WIB

Bahas RUU Advokat, Baleg DPR Berencana Terbang ke Amerika & Jepang

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Satu lagi alat kelengkapan DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di bulan April, yaitu Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat.

"Rencananya ke Amerika dan Jepang tanggal 20-27 (April) untuk menyelesaikan draf RUU Advokat," kata ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono kepada detikcom, Senin (8/4/2013).

Menurutnya, agenda itu masih tentatif, artinya belum dipastikan karena ada usulan dari asosiasi advokat di Indonesia agar pembahasan RUU Advokat dilakukan setelah RUU KUHAP dan KUHP disahkan.

"Ada semacam usulan dari asosiasi advokat yang minta pembahasan ini ditunda dulu sampai selesai RUU KUHP dan KUHAP," ungkapnya.

"Jadi ini belum final agendanya," imbuh politisi Demokrat itu.

Ignatius menuturkan, jika usulan dari asosiasi advokat itu diterima, maka Baleg akan menunda pembahasan RUU Advokat sampai RUU KUHP dan KUHAP disahkan.

"Saya belum terima surat dari asosiasi advokat untuk menunda pengesahan ini, harus saya cek dulu. Kalau menunggu KUHP selesai apakah juga (RUU Advokat) ada di KUHP, kita belum tahu," ucapnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(iqb/rmd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%