Detik.com News
Detik.com
Senin, 08/04/2013 09:56 WIB

Bahas RUU Advokat, Baleg DPR Berencana Terbang ke Amerika & Jepang

M Iqbal - detikNews
Bahas RUU Advokat, Baleg DPR Berencana Terbang ke Amerika & Jepang
Jakarta - Satu lagi alat kelengkapan DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di bulan April, yaitu Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat.

"Rencananya ke Amerika dan Jepang tanggal 20-27 (April) untuk menyelesaikan draf RUU Advokat," kata ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono kepada detikcom, Senin (8/4/2013).

Menurutnya, agenda itu masih tentatif, artinya belum dipastikan karena ada usulan dari asosiasi advokat di Indonesia agar pembahasan RUU Advokat dilakukan setelah RUU KUHAP dan KUHP disahkan.

"Ada semacam usulan dari asosiasi advokat yang minta pembahasan ini ditunda dulu sampai selesai RUU KUHP dan KUHAP," ungkapnya.

"Jadi ini belum final agendanya," imbuh politisi Demokrat itu.

Ignatius menuturkan, jika usulan dari asosiasi advokat itu diterima, maka Baleg akan menunda pembahasan RUU Advokat sampai RUU KUHP dan KUHAP disahkan.

"Saya belum terima surat dari asosiasi advokat untuk menunda pengesahan ini, harus saya cek dulu. Kalau menunggu KUHP selesai apakah juga (RUU Advokat) ada di KUHP, kita belum tahu," ucapnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%