detikcom
Senin, 08/04/2013 06:53 WIB

Komandan Grup II Kopassus Juga Siap Tanggung Jawab Kasus LP Cebongan

Arifin Asydhad - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo telah menyatakan siap bertanggung jawab atas kasus pembunuhan 4 tahanan di LP Cebongan, Sleman. Selain Danjen, Komandan Grup (Dan Grup) II Kandang Menjangan Kartasura, Letkol Maruli Simanjuntak juga menyatakan siap bertanggung jawab.

Memang sejak kasus LP Cebongan mencuat dan Tim Investigasi TNI AD mengumumkan hasil investigasinya, Letkol Maruli belum menyatakan apa pun kepada wartawan.

Sesuai pengumuman Tim Investigasi TNI AD yang dipimpin Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono, penyerbuan ke LP Cebongan dan pembunuhan terhadap empat tahanan tersangka pembunuhan Serda TNI Heru Santoso dilakukan oleh anggota Kopassus Grup II, yang merupakan anak buah Letkol Maruli. T

im Investigasi TNI AD menyebut empat tahanan yang diberondong tembakan di LP Cebongan merupakan kelompok preman.

Meski belum sempat menemui wartawan, namun ternyata Letkol Maruli sejak awal sudah menyampaikan siap bertanggung jawab dalam kasus ini, meski saat penyerbuan LP Cebongan terjadi, dirinya baru menjabat Dan Grup II selama 1 hari.

Kisah siap bertanggung jawab para komandan Kopassus ini diceritakan Presiden SBY dalam pertemuan informal dengan beberapa pemimpin redaksi (pimred) di kediaman pribadi Menteri Perindustrian MS Hidayat, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Sabtu (6/4/2013) malam.

Banyak hal yang dibahas antara Presiden SBY dengan para pimred dan beberapa menteri itu. Salah satunya, soal kasus LP Cebongan dan bagaimana TNI AD mengungkap kasus ini dengan cepat. Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asy/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%