detikcom
Sabtu, 06/04/2013 20:50 WIB

Mayjen TNI Hardiono Saroso Baru 9 Bulan Menjabat Pangdam IV/Diponegoro

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Semarang - Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Saroso menjadi perbincangan publik lantaran pernyataannya yang membantah keterlibatan anggotanya terlibat dalam penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Namun setelah hasil investigasi menyebutkan pelaku adalah anggota Kopassus, Hardiono dimutasi.

Mayjen TNI Hardiono Saroso baru 9 bulan menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Serah terima jabatan dilakukan Juli tahun 2012 lalu. Hardiono menggantikan Mayjen TNI Mulhim Asyrof yang memasuki masa pensiun.

Sebelum menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Hardiono Saroso bertugas sebagai Asisten Operasional (Asops) Kepala Staf Angkatan Darat. Pria yang lulus dari akademi militer pada tahun 1981 ini juga pernah menjabat sebagai Kasdam IV/Diponegoro pada tahun 2010.

Setelah delapan bulan menjabat, terjadi peristiwa penembakan di LP Cebongan tanggal 23 Maret yang menewaskan empat tahanan. Beberapa jam setelah kejadian, Pangdam IV/Diponegoro mendampingi Menkum HAM dan menyatakan kelompok terlatih seperti yang terjadi dalam peristiwa itu belum tentu dilakukan oleh aparat.

"Aksi terlatih itu relatif, semua orang ya terlatih," kata pria yang pernah menjadi kepala operasi militer di daerah Manatuto dan Lospalos tahun 1983 hingga tahun 1985 itu.

Ia juga membantah senjata yang digunakan pelaku bukan berasal dari kesatuannya. "Organik kita maupun nonorganik, dan saya bertanggungjawab penuh semua yang ada di Kodam," tegasnya usai upacara penutupan pendidikan Secaba di Magelang tanggal 23 Maret lalu.

Pada pernyataan tim investigasi yang menangani kasus tersebut ternyata disebutkan pelaku adalah oknum anggota TNI AD dari Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(alg/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%