Jumat, 05/04/2013 17:09 WIB

Hari ke-172 Jokowi

Lelang Jabatan Camat & Lurah, Ahok Pangkas Biaya dari Rp 7 M ke Rp 2 M

Mulya Nurbilkis - detikNews
dok detikcom
Jakarta - Lelang jabatan (seleksi) lurah dan camat diperkirakan menelan dana Rp 7 miliar bila memakai konsultan swasta. Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) akhirnya lebih memilih melibatkan pihak internal dan Mabes Polri. Hasilnya, anggaran bisa dipangkas maksimal Rp 2 miliar.

"Rp 7 miliar itu ditawarkan pihak swasta, kalau swasta lakukan itu Rp 7 miliar. Dirinci lagi, ternyata banyak yang bisa kita lakukan sendiri. Mabes Polri juga bisa kerja kan? Kalau gitu kenapa kita bayar swasta?" kata Ahok.

Hal itu dikatakan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).

"Kita juga ngerti kok apa yang kita harus lakukan. Ternyata hanya sekitar Rp 2 miliar atau berapa gitu. Itu masih bisa lebih rendah karena pesertanya juga lebih sedikit," imbuh dia.

Ahok lantas menjelaskan, biaya Rp 7 miliar itu berdasarkan hitungan biaya fit and proper test per orang.

"Satu orang mesti ratusan ribu rupiah, dikalikan berapa faktornya. Begitu cara mereka menghitung konsultan itu. Mereka kasih rinciannya, tapi kita nggak jadi," ungkapnya.

Ketika ditanya konsultan swasta mana, Ahok menjawab, "Yang pernah ngerjain seleksi KPK dan PPATK."


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%