Jumat, 05/04/2013 17:09 WIB

Hari ke-172 Jokowi

Lelang Jabatan Camat & Lurah, Ahok Pangkas Biaya dari Rp 7 M ke Rp 2 M

Mulya Nurbilkis - detikNews
dok detikcom
Jakarta - Lelang jabatan (seleksi) lurah dan camat diperkirakan menelan dana Rp 7 miliar bila memakai konsultan swasta. Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) akhirnya lebih memilih melibatkan pihak internal dan Mabes Polri. Hasilnya, anggaran bisa dipangkas maksimal Rp 2 miliar.

"Rp 7 miliar itu ditawarkan pihak swasta, kalau swasta lakukan itu Rp 7 miliar. Dirinci lagi, ternyata banyak yang bisa kita lakukan sendiri. Mabes Polri juga bisa kerja kan? Kalau gitu kenapa kita bayar swasta?" kata Ahok.

Hal itu dikatakan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).

"Kita juga ngerti kok apa yang kita harus lakukan. Ternyata hanya sekitar Rp 2 miliar atau berapa gitu. Itu masih bisa lebih rendah karena pesertanya juga lebih sedikit," imbuh dia.

Ahok lantas menjelaskan, biaya Rp 7 miliar itu berdasarkan hitungan biaya fit and proper test per orang.

"Satu orang mesti ratusan ribu rupiah, dikalikan berapa faktornya. Begitu cara mereka menghitung konsultan itu. Mereka kasih rinciannya, tapi kita nggak jadi," ungkapnya.

Ketika ditanya konsultan swasta mana, Ahok menjawab, "Yang pernah ngerjain seleksi KPK dan PPATK."

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%