Detik.com News
Detik.com
Jumat, 05/04/2013 17:09 WIB

Hari ke-172 Jokowi

Lelang Jabatan Camat & Lurah, Ahok Pangkas Biaya dari Rp 7 M ke Rp 2 M

Mulya Nurbilkis - detikNews
Lelang Jabatan Camat & Lurah, Ahok Pangkas Biaya dari Rp 7 M ke Rp 2 M dok detikcom
Jakarta - Lelang jabatan (seleksi) lurah dan camat diperkirakan menelan dana Rp 7 miliar bila memakai konsultan swasta. Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) akhirnya lebih memilih melibatkan pihak internal dan Mabes Polri. Hasilnya, anggaran bisa dipangkas maksimal Rp 2 miliar.

"Rp 7 miliar itu ditawarkan pihak swasta, kalau swasta lakukan itu Rp 7 miliar. Dirinci lagi, ternyata banyak yang bisa kita lakukan sendiri. Mabes Polri juga bisa kerja kan? Kalau gitu kenapa kita bayar swasta?" kata Ahok.

Hal itu dikatakan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).

"Kita juga ngerti kok apa yang kita harus lakukan. Ternyata hanya sekitar Rp 2 miliar atau berapa gitu. Itu masih bisa lebih rendah karena pesertanya juga lebih sedikit," imbuh dia.

Ahok lantas menjelaskan, biaya Rp 7 miliar itu berdasarkan hitungan biaya fit and proper test per orang.

"Satu orang mesti ratusan ribu rupiah, dikalikan berapa faktornya. Begitu cara mereka menghitung konsultan itu. Mereka kasih rinciannya, tapi kita nggak jadi," ungkapnya.

Ketika ditanya konsultan swasta mana, Ahok menjawab, "Yang pernah ngerjain seleksi KPK dan PPATK."


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
89%
Kontra
11%