Detik.com News
Detik.com
Jumat, 05/04/2013 17:09 WIB

Hari ke-172 Jokowi

Lelang Jabatan Camat & Lurah, Ahok Pangkas Biaya dari Rp 7 M ke Rp 2 M

Mulya Nurbilkis - detikNews
Lelang Jabatan Camat & Lurah, Ahok Pangkas Biaya dari Rp 7 M ke Rp 2 M dok detikcom
Jakarta - Lelang jabatan (seleksi) lurah dan camat diperkirakan menelan dana Rp 7 miliar bila memakai konsultan swasta. Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) akhirnya lebih memilih melibatkan pihak internal dan Mabes Polri. Hasilnya, anggaran bisa dipangkas maksimal Rp 2 miliar.

"Rp 7 miliar itu ditawarkan pihak swasta, kalau swasta lakukan itu Rp 7 miliar. Dirinci lagi, ternyata banyak yang bisa kita lakukan sendiri. Mabes Polri juga bisa kerja kan? Kalau gitu kenapa kita bayar swasta?" kata Ahok.

Hal itu dikatakan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).

"Kita juga ngerti kok apa yang kita harus lakukan. Ternyata hanya sekitar Rp 2 miliar atau berapa gitu. Itu masih bisa lebih rendah karena pesertanya juga lebih sedikit," imbuh dia.

Ahok lantas menjelaskan, biaya Rp 7 miliar itu berdasarkan hitungan biaya fit and proper test per orang.

"Satu orang mesti ratusan ribu rupiah, dikalikan berapa faktornya. Begitu cara mereka menghitung konsultan itu. Mereka kasih rinciannya, tapi kita nggak jadi," ungkapnya.

Ketika ditanya konsultan swasta mana, Ahok menjawab, "Yang pernah ngerjain seleksi KPK dan PPATK."


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%