detikcom

Jumat, 05/04/2013 17:09 WIB

Hari ke-172 Jokowi

Lelang Jabatan Camat & Lurah, Ahok Pangkas Biaya dari Rp 7 M ke Rp 2 M

Mulya Nurbilkis - detikNews
dok detikcom
Jakarta - Lelang jabatan (seleksi) lurah dan camat diperkirakan menelan dana Rp 7 miliar bila memakai konsultan swasta. Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) akhirnya lebih memilih melibatkan pihak internal dan Mabes Polri. Hasilnya, anggaran bisa dipangkas maksimal Rp 2 miliar.

"Rp 7 miliar itu ditawarkan pihak swasta, kalau swasta lakukan itu Rp 7 miliar. Dirinci lagi, ternyata banyak yang bisa kita lakukan sendiri. Mabes Polri juga bisa kerja kan? Kalau gitu kenapa kita bayar swasta?" kata Ahok.

Hal itu dikatakan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).

"Kita juga ngerti kok apa yang kita harus lakukan. Ternyata hanya sekitar Rp 2 miliar atau berapa gitu. Itu masih bisa lebih rendah karena pesertanya juga lebih sedikit," imbuh dia.

Ahok lantas menjelaskan, biaya Rp 7 miliar itu berdasarkan hitungan biaya fit and proper test per orang.

"Satu orang mesti ratusan ribu rupiah, dikalikan berapa faktornya. Begitu cara mereka menghitung konsultan itu. Mereka kasih rinciannya, tapi kita nggak jadi," ungkapnya.

Ketika ditanya konsultan swasta mana, Ahok menjawab, "Yang pernah ngerjain seleksi KPK dan PPATK."


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%