Jumat, 05/04/2013 13:50 WIB

Oknum Kopassus Serang LP, SBY: Jiwa Korsa yang Sadis Tak Dibenarkan

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta hukum tetap ditegakkan dalam kasus penyerangan Lembaga Permasyarakatan (LP) Cebongan. Jiwa korsa yang mendasari terjadinya penembakan empat orang tahanan, juga tidak bisa dibenarkan.

"Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam negara hukum. Mengapa itu terjadi karena ada jiwa korsa dan perilaku sekelompok orang disebut preman dengan sadis membunuh bintara Kopassus TNI AD. Jiwa korsa yang dengan sadisnya itu juga tidak kita benarkan," kata SBY di halaman Masjid Baiturahman, Kompleks Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (4/5/2013).

Mengenai penegakan hukum kasus penyerangan LP Cebongan tersebut, SBY meminta TNI dan Polri untuk berkoodinasi. SBY percaya dua institusi tersebut akan dapat bekerja secara profesional.

"Saya dukung langkah-langkah TNI dan Polri untuk tegakkan hukum dan keadilan, berikan ruang seluas-luasnya untuk mereka bekerja secara profesional," ujar SBY yang mengenakan baju koko warna putih ini.

SBY juga menyatakan, sejak awal dia telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindaklanjuti kasus penyerangan di LP Cebongan yang menewaskan 4 orang itu. Dia memberi arahan agar pengusutan kasus dipercepat.

"Tentu semua yang saya instruksikan tidak harus diliput media massa. Kalau semua statement diberitakan ada yang bilang itu pencitraan," kata SBY.

SBY juga memberikan apresiasi kepada pelaku yang dengan ksatria mengaku siap bertanggung jawab. "Para prajurit tampil bertanggung jawab, ksatria dan siap menerima sanksi. Bagi saya itu bertanggung jawab, ksatria. Itulah prajurit sejati yang harus ditunjukkan ke seluruh rakyat Indonesia, mereka bertanggung jawab. Hukum harus ditegakan seadil-adilnya," kata SBY.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mpr/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%