detikcom

Jumat, 05/04/2013 13:50 WIB

Oknum Kopassus Serang LP, SBY: Jiwa Korsa yang Sadis Tak Dibenarkan

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta hukum tetap ditegakkan dalam kasus penyerangan Lembaga Permasyarakatan (LP) Cebongan. Jiwa korsa yang mendasari terjadinya penembakan empat orang tahanan, juga tidak bisa dibenarkan.

"Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam negara hukum. Mengapa itu terjadi karena ada jiwa korsa dan perilaku sekelompok orang disebut preman dengan sadis membunuh bintara Kopassus TNI AD. Jiwa korsa yang dengan sadisnya itu juga tidak kita benarkan," kata SBY di halaman Masjid Baiturahman, Kompleks Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (4/5/2013).

Mengenai penegakan hukum kasus penyerangan LP Cebongan tersebut, SBY meminta TNI dan Polri untuk berkoodinasi. SBY percaya dua institusi tersebut akan dapat bekerja secara profesional.

"Saya dukung langkah-langkah TNI dan Polri untuk tegakkan hukum dan keadilan, berikan ruang seluas-luasnya untuk mereka bekerja secara profesional," ujar SBY yang mengenakan baju koko warna putih ini.

SBY juga menyatakan, sejak awal dia telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindaklanjuti kasus penyerangan di LP Cebongan yang menewaskan 4 orang itu. Dia memberi arahan agar pengusutan kasus dipercepat.

"Tentu semua yang saya instruksikan tidak harus diliput media massa. Kalau semua statement diberitakan ada yang bilang itu pencitraan," kata SBY.

SBY juga memberikan apresiasi kepada pelaku yang dengan ksatria mengaku siap bertanggung jawab. "Para prajurit tampil bertanggung jawab, ksatria dan siap menerima sanksi. Bagi saya itu bertanggung jawab, ksatria. Itulah prajurit sejati yang harus ditunjukkan ke seluruh rakyat Indonesia, mereka bertanggung jawab. Hukum harus ditegakan seadil-adilnya," kata SBY.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/fjp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%