Jumat, 05/04/2013 09:45 WIB

Politisi dan Dukun

Wakil Ketua MPR: Jangan Berpolitik dengan Magis

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Sebagai lulusan Antropologi, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Tohari bahkan menulis skripsi tentang magis. Namun Hajri yang tak percaya kekuatan magis, memilih tak berpolitik dengan dukun, seperti rahasia umum di DPR.

"Jangan percaya pada magis. Artinya, kekuatan magis itu kalah dengan kekuatan iman. Maka saya tidak menggunakan kekuatan-kekuatan magis dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam kehidupan aktivitas politik," kata Hajriyanto saat berbincang tentang rahasia umum politisi DPR yang akrab dengan dunia magic.

Hal ini disampaikan Hajri saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/4/2013).

Hajri mengedepankan doa dan usaha. Sebagai makhluk ilahi, keselamatan dan kesuksesan hanya berasal dari-Nya. Meskipun tak memungkiri ada politisi yang mendapat kekuasaan dari jalur singkat.

"Saya hanya berdoa kepada Allah SWT. Berdoa pun berdoa untuk ampunan dan keselamatan, yang intinya selamat dari perbuatan-perbuatan dosa dan korupsi, serta keselamatan dunia dan akhirat," katanya.

"Saya tidak percaya pada magis, bahkan juga ziarah kuburan untuk mencari berkah sekalipun," lanjut politikus senior Golkar ini.

Menurut Hajri, dalam ilmu antropologi yang dipelajarinya ada bab tentang religi dan magis.

"Tetapi saya memandang magis sebagai fenomena antropologis semata yang menarik untuk diketahui sebagai obyek ilmu pengetahuan. Tidak lebih dari itu," pungkasnya.





Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%