detikcom
Kamis, 04/04/2013 20:11 WIB

SBY Apresiasi Hasil Investigasi Kasus Penyerangan LP Cebongan

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Presiden SBY memberikan apresiasi terhadap hasil investigasi kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman, yang dipaparkan oleh TNI AD. Proses penanganan kasus tersebut menunjukkan adanya sinergi yang baik antara jajaran TNI dan Polri, sebagaimana yang diperintahkannya kepada Panglima TNI dan Kapolri.

"Sinergi antara Polri dan TNI sangat terlihat, ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, kepada detikcom lewat telepon, Kamis (4/4/2013).

Julian memaparkan bahwa sejak mendapatkan laporan kejadian penyerbuan LP Cebongan, Presiden SBY langsung memerintahkan kepada Kapolri Timur Pradopo untuk mengusutnya. Pada saat yang sama kepada Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono diperintahkan untuk memberikan dukungan penuh kepada jajaran Polri terkait adanya indikasi pelaku penyerangan adalah oknum prajurit Kopassus TNI AD.

"Setiap hari Kapolri dan Panglima TNI melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Presiden, termasuk saat berada di Bali akhir pekan lalu," papar Julian.

Lebih lanjut dikatakannya, Presiden SBY mendorong temuan tim investigasi TNI AD berlanjut ke proses hukum. Oknum prajurit yang terlibat diperiksa secara adil dan dikenai sanksi sesuai aturan hukum berlaku.

"Tegakkan hukum, jangan sampai mengusik rasa aman masyarakat," sambung Julian.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%