detikcom

Kamis, 04/04/2013 15:12 WIB

KPAI: Dicari Caleg Peduli Perlindungan Anak-anak

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Kasus kekerasan bahkan pencabulan terhadap anak-anak yang semakin meresahkan masyarakat, harus juga menjadi perhatian parpol peserta Pemilu 2014. Agar kasus-kasus itu segera mendapatkan penyelesaian yang menyeluruh dan tidak terulang di masa mendatang, diperlukan caleg yang juga peduli terhadap perlindungan anak-anak.

"Ini diperlukan agar ketika mereka terpilih nanti bisa terbangun parlemen yang ramah anak dan ketika menjalankan fungsinya memiliki perspektif perlindungan anak ," kata Ketua Divisi Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), M Ihsan, di kantornya Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013).

Sehubungan dengan kebutuhan itu, maka parpol tidak cukup hanya menelusuri rekam jejak profesional dan karier politik para bakal caleg masing-masing. Kehidupan rumah tangga, kepribadian personal dan hubungan sosial dengan lingkungannya, wajib juga ditelisik.

"Bagi siapapun yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik, harus sukses pada urusan domestiknya, seperti urusan keluarga, sehingga tidak memiliki beban yang nantinya akan mengganggu tugas-tugas publik," ujar Ihsan.

"Mereka harus mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara baik. Ataupun tidak pernah terlibat tindak kekerasan kepada keluarganya. Disinilah pentingnya seleksi caleg ramah anak," tambahnya.

KPAI telah melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hal ini. Selain itu, KPAI juga membuka posko pengawasan dan pengaduan masyarakat di kantor KPAI terkait informasi caleg yang tidak ramah pada anak-anak.

"Inikan sifatnya himbauan. Kalau KPU tidak menggubris, kami akan mengajak masyarakat agar tidak memilih mereka. KPAI juga menerima pengaduan, kita lengkapi berkasnya, nanti disampaikan ke partai," ujar Komisioner KPAI Bidang Sosial Maria Ufansor di tempat yang sama.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vid/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
71%
Kontra
29%