Kamis, 04/04/2013 13:55 WIB

Hari ke-171 Jokowi

HUT ke-486 Jakarta, Jokowi Tolak Jamuan Makan Malam & Ada Nidji

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Konsep perayaan HUT ke-486 Jakarta nantinya lebih merakyat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maupun Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin perayaan itu bisa dinikmati oleh warga Jakarta .

"Konsepnya yang pasti kerakyatan. Pak Gubernur tolak semacam jamuan makan malam dengan para Dubes dan segala macam. Pak Gub nggak mau, maunya jamuan makan malam sama rakyat rame-rame. Intinya belum diputuskan," kata Ahok di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013).

Menurut Ahok, Jokowi berharap HUT Jakarta bisa dinikmati warganya. Panitia penyelenggara diminta mewujudkan impian itu.

"Nah...itu yang harus diterjemahkan. Panitia terjemahkan konsep itu agar bisa dinikmati warga DKI dan warga harus bisa menikmati," ujar Ahok.

Ahok mengatakan HUT Jakarta nanti belajar dari penyelenggaraan perayaan Tahun Baru 2013. Car Free Night kemungkinan juga bakal digelar. "Iya mungkin (car free night). Bisa jadi kayak kemarin," kata Ahok.

Ayah 3 anak ini menambahkan perbaikan terus dilakukan seperti penambahan toilet dan lokasi harus lebih bersih dari sampah.

HUT Jakarta juga akan dimeriahkan musikal Betawi. "Nidji juga ada," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%