Detik.com News
Detik.com
Kamis, 04/04/2013 13:40 WIB

Mantan Ketua KPK Komentari Pelanggaran Kode Etik Samad

Rivki - detikNews
Mantan Ketua KPK Komentari Pelanggaran Kode Etik Samad
Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad melanggar kode etik sedang dalam kasus kebocoran sprindik Anas Urbaningrum. Sanksi teguran tertulis pun diberikan pada Samad. Apa komentar pimpinan KPK terdahulu, Taufiqurrahman Ruki?

"Saya kira apa yang disampaikan oleh komite etik sudah bagus. Sudah pas itu dan tinggal bagaimana pimpinan KPK yang ada sekarang melakukan perbaikan-perbaikan mekanisme internal," kata Ruki.

Hal tersebut dia sampaikan usai bertemu Presiden SBY di kantor kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2013). Ruki hadir dalam kapasitas anggota BPK.

Ruki tak mau masuk terlalu jauh kepada materi pelanggaran kode etik Samad. Termasuk pembelaan pria asal Makassar itu yang menilai putusan komite etik terlalu berlebihan.

"Itu silakan masing-masing punya komentar. Saya tidak mau meng-counter komentar," imbuhnya.

Saat ini, kata Ruki, KPK harus melakukan evaluasi terhadap prosedur internal. Sejumlah penyesuaian perlu dilakukan, termasuk di kalangan pegawai hingga pimpinan.

"Mungkin cuma persoalan gaya saja. Gayanya Abraham Samad belum match dengan gayanya Bambang Widjojanto, gayanya Bambang belum match dengan gayanya Pandu," paparnya.

"Saya kira kembali memperbaiki kondisi yang sempat terganggu dengan peristiwa kemarin, mereka tetap harus solid, kasihan bangsa ini," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%