Kamis, 04/04/2013 13:40 WIB

Mantan Ketua KPK Komentari Pelanggaran Kode Etik Samad

Rivki - detikNews
Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad melanggar kode etik sedang dalam kasus kebocoran sprindik Anas Urbaningrum. Sanksi teguran tertulis pun diberikan pada Samad. Apa komentar pimpinan KPK terdahulu, Taufiqurrahman Ruki?

"Saya kira apa yang disampaikan oleh komite etik sudah bagus. Sudah pas itu dan tinggal bagaimana pimpinan KPK yang ada sekarang melakukan perbaikan-perbaikan mekanisme internal," kata Ruki.

Hal tersebut dia sampaikan usai bertemu Presiden SBY di kantor kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2013). Ruki hadir dalam kapasitas anggota BPK.

Ruki tak mau masuk terlalu jauh kepada materi pelanggaran kode etik Samad. Termasuk pembelaan pria asal Makassar itu yang menilai putusan komite etik terlalu berlebihan.

"Itu silakan masing-masing punya komentar. Saya tidak mau meng-counter komentar," imbuhnya.

Saat ini, kata Ruki, KPK harus melakukan evaluasi terhadap prosedur internal. Sejumlah penyesuaian perlu dilakukan, termasuk di kalangan pegawai hingga pimpinan.

"Mungkin cuma persoalan gaya saja. Gayanya Abraham Samad belum match dengan gayanya Bambang Widjojanto, gayanya Bambang belum match dengan gayanya Pandu," paparnya.

"Saya kira kembali memperbaiki kondisi yang sempat terganggu dengan peristiwa kemarin, mereka tetap harus solid, kasihan bangsa ini," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%