Detik.com News
Detik.com
Kamis, 04/04/2013 13:40 WIB

Mantan Ketua KPK Komentari Pelanggaran Kode Etik Samad

Rivki - detikNews
Mantan Ketua KPK Komentari Pelanggaran Kode Etik Samad
Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad melanggar kode etik sedang dalam kasus kebocoran sprindik Anas Urbaningrum. Sanksi teguran tertulis pun diberikan pada Samad. Apa komentar pimpinan KPK terdahulu, Taufiqurrahman Ruki?

"Saya kira apa yang disampaikan oleh komite etik sudah bagus. Sudah pas itu dan tinggal bagaimana pimpinan KPK yang ada sekarang melakukan perbaikan-perbaikan mekanisme internal," kata Ruki.

Hal tersebut dia sampaikan usai bertemu Presiden SBY di kantor kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2013). Ruki hadir dalam kapasitas anggota BPK.

Ruki tak mau masuk terlalu jauh kepada materi pelanggaran kode etik Samad. Termasuk pembelaan pria asal Makassar itu yang menilai putusan komite etik terlalu berlebihan.

"Itu silakan masing-masing punya komentar. Saya tidak mau meng-counter komentar," imbuhnya.

Saat ini, kata Ruki, KPK harus melakukan evaluasi terhadap prosedur internal. Sejumlah penyesuaian perlu dilakukan, termasuk di kalangan pegawai hingga pimpinan.

"Mungkin cuma persoalan gaya saja. Gayanya Abraham Samad belum match dengan gayanya Bambang Widjojanto, gayanya Bambang belum match dengan gayanya Pandu," paparnya.

"Saya kira kembali memperbaiki kondisi yang sempat terganggu dengan peristiwa kemarin, mereka tetap harus solid, kasihan bangsa ini," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%