Detik.com News
Detik.com

Kamis, 04/04/2013 08:12 WIB

Bukan Rahasia, Biaya Perjalanan Dinas PNS Boleh Diintip

Andi Saputra - detikNews
Bukan Rahasia, Biaya Perjalanan Dinas PNS Boleh Diintip ilustrasi (ist)
Jakarta - Anda penasaran dengan biaya perjalanan dinas PNS atau pejabat negara? Mulai saat ini, hal tersebut boleh diketahui publik secara terbuka. Hal ini seiring putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung.

"Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan dan bukan data rahasia negara," kata Ketua Komisi Informasi Lampung, Juniardi, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (4/4/2013). Perkara gugatan ini diajukan LSM setempat.

Hal ini sesuai putusan PTUN Bandar Lampung menguatkan putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung terkait sengketa informasi DPA dan SPJ dan menolak gugatan Dinas Tata Kota Metro dan Dinas Kesehatan Kota Metro.

Majelis hakim dengan hakim ketua Eka Putranti dengan anggota Hastin Kurnia Dewi dan Rahmi Afriza juga memerintahkan kepada dua dinas tersebut untuk memberikan informasi yang diminta pemohon informasi dan menghukum kedua dinas untuk membayar biaya perkara.

"Putusan ini dibacakan dalam sidang putusan terbuka untuk umum tanggal 29 Januari 2013," beber Juniardi yang baru menerima salinan putusan tersebut.

Dalam amar putusan, majelis hakim PTUN Bandar Lampung berpedapat berdasarkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan UU dikaitkan dengan sengketa yang diajukan, informasi yang dimohonkan oleh termohon yaitu DPA san SPJ, bukanlah katagori data atau dokumen rahasia negara.

Selain itu DPA dan SPJ itu sendiri adalah merupakan dokumen pendukung suatu laporan keuangan. Jika dibuka tidak akan mengganggu dan membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi jelas bahwa DPA, SPJ, bukan merupakan informasi public yang dikecualikan dan bukan termasuk rahasia negara," tegas Juniardi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%