Kamis, 04/04/2013 08:12 WIB

Bukan Rahasia, Biaya Perjalanan Dinas PNS Boleh Diintip

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi (ist)
Jakarta - Anda penasaran dengan biaya perjalanan dinas PNS atau pejabat negara? Mulai saat ini, hal tersebut boleh diketahui publik secara terbuka. Hal ini seiring putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung.

"Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan dan bukan data rahasia negara," kata Ketua Komisi Informasi Lampung, Juniardi, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (4/4/2013). Perkara gugatan ini diajukan LSM setempat.

Hal ini sesuai putusan PTUN Bandar Lampung menguatkan putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung terkait sengketa informasi DPA dan SPJ dan menolak gugatan Dinas Tata Kota Metro dan Dinas Kesehatan Kota Metro.

Majelis hakim dengan hakim ketua Eka Putranti dengan anggota Hastin Kurnia Dewi dan Rahmi Afriza juga memerintahkan kepada dua dinas tersebut untuk memberikan informasi yang diminta pemohon informasi dan menghukum kedua dinas untuk membayar biaya perkara.

"Putusan ini dibacakan dalam sidang putusan terbuka untuk umum tanggal 29 Januari 2013," beber Juniardi yang baru menerima salinan putusan tersebut.

Dalam amar putusan, majelis hakim PTUN Bandar Lampung berpedapat berdasarkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan UU dikaitkan dengan sengketa yang diajukan, informasi yang dimohonkan oleh termohon yaitu DPA san SPJ, bukanlah katagori data atau dokumen rahasia negara.

Selain itu DPA dan SPJ itu sendiri adalah merupakan dokumen pendukung suatu laporan keuangan. Jika dibuka tidak akan mengganggu dan membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi jelas bahwa DPA, SPJ, bukan merupakan informasi public yang dikecualikan dan bukan termasuk rahasia negara," tegas Juniardi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%