Rabu, 03/04/2013 18:12 WIB

Ssstt.. KPK Selidiki Asal Kekayaan Lutfhi Hasan

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Luthfi Hasan Ishaaq ketika ditangkap KPK.
Jakarta - Selain kasus dugaan suap ijin impor daging, Lutfhi Hasan Ishak juga menjadi tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kini KPK kini tengah mengincar harta kekayaan mantan Presiden PKS yang diduga diperoleh dari tindak pencucian uang.

"Teman-teman penyidik menetapkan bahwa ada pasal-pasal lain dalam UU TPPU yang ditetapkan, ada indikasi bahwa LHI punya kekayaan yang lain yang bisa dikualifikasi bagian dari pencucian uang," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto, di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2013).

Namun KPK masih menutup informasi tentang berapa jumlah aset yang tengah diselidiki.

"KPK tidak akan mau menyebutkan kalau masih dalam proses investigasi nanti kalu barang sudah diambil, disita itu menjadi bagian informasi kepada publik kalau sekarang kan nggak mungkin dikasih tahu," terangnya.

"Kan proses sedang jalan kan kalau ada hasilnya pasti akan dikomunikasikan," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(fiq/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%