detikcom
Rabu, 03/04/2013 15:32 WIB

Apa Sanksi Bagi Sekretaris Abraham Samad yang Bocorkan Sprindik Anas?

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Komite Etik KPK tidak berwenang menjatuhkan sanksi pada sekretaris ketua KPK, Wiwin Suwandi, pelaku pembocor sprindik Anas Urbaningrum. Yang berhak memberi hukuman adalah majelis dewan pertimbangan pegawai.

"Wewenang Komite Etik hanya melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap pimpinan KPK yang diduga melanggar kode etik pimpinan KPK. Oleh karena itu, terhadap Wiwin Suwandi yang bukan pimpinan KPK, melainkan pegawai KPK, wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi berada di tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai," kata Ketua Komite Etik KPK, Anies Baswedan.

Hal tersebut dia sampaikan di auditorium Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (3/4/2013).

Wiwin terbukti membocorkan foto draf sprindik Anas kepada dua wartawan, yakni Tri Suharman dan Rudy Polycarpus. Dia mengenal dekat para wartawan karena sama-sama berasal dari Makassar.

Tak hanya itu, Wiwin juga pernah membocorkan informasi terkait dengan kasus lain seperti suap Buol, kasus impor daging sapi, dan kasus Korlantas.

Sempat beredar informasi bahwa Wiwin sudah dipecat dari KPK oleh majelis Dewan Pertimbangan Pegawai. Saat dikonfirmasikan hal ini pada pimpinan KPK, belum ada yang memberi respons.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%