detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 18:40 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 03/04/2013 15:32 WIB

Apa Sanksi Bagi Sekretaris Abraham Samad yang Bocorkan Sprindik Anas?

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Komite Etik KPK tidak berwenang menjatuhkan sanksi pada sekretaris ketua KPK, Wiwin Suwandi, pelaku pembocor sprindik Anas Urbaningrum. Yang berhak memberi hukuman adalah majelis dewan pertimbangan pegawai.

"Wewenang Komite Etik hanya melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap pimpinan KPK yang diduga melanggar kode etik pimpinan KPK. Oleh karena itu, terhadap Wiwin Suwandi yang bukan pimpinan KPK, melainkan pegawai KPK, wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi berada di tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai," kata Ketua Komite Etik KPK, Anies Baswedan.

Hal tersebut dia sampaikan di auditorium Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (3/4/2013).

Wiwin terbukti membocorkan foto draf sprindik Anas kepada dua wartawan, yakni Tri Suharman dan Rudy Polycarpus. Dia mengenal dekat para wartawan karena sama-sama berasal dari Makassar.

Tak hanya itu, Wiwin juga pernah membocorkan informasi terkait dengan kasus lain seperti suap Buol, kasus impor daging sapi, dan kasus Korlantas.

Sempat beredar informasi bahwa Wiwin sudah dipecat dari KPK oleh majelis Dewan Pertimbangan Pegawai. Saat dikonfirmasikan hal ini pada pimpinan KPK, belum ada yang memberi respons.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(mad/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
92%
Kontra
8%