Rabu, 03/04/2013 13:08 WIB

Revisi UU Ormas

Ini Larangan yang Diatur RUU Ormas

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Revisi UU nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengatur sejumlah larangan keras. Apa saja yang tak boleh dilakukan ormas yang selama ini menikmati kebebasan?

Berdasarkan draf yang diperoleh, Rabu (3/4/2013), aturan tentang rambu-rambu atau larangan ormas dimasukkan dalam Bab XVII Rancangan UU (RUU) Ormas. Semua aturan yang membatasi gerak ormas diatur di pasal 61 RUU Ormas.

Berikut sekumpulan larangan bagi ormas di Indonesia seperti tercantum dalam pasal 61 RUU Ormas:

(1). Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional kecuali mendapat izin dalam penggunaannya;
d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar ormas atau partai politik lain. (Sudah disetujui Panja RUU Ormas pada 22 September 2012).

(2) Ormas dilarang:

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menyebarkan permusuhan antarsuku, agama, ras, dan golongan;
d. melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan/atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia;
e. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; atau
f. melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban, atau merusak fasilitas umum. (disetujui Panja 22 September 2012).

(3) Ormas dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b. mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik; atau
c. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. (Disetujui Panja 9 Juli 2012)

(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
(Disetujui Panja 9 Juli 2012)

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
63%
Kontra
37%