Detik.com News
Detik.com

Rabu, 03/04/2013 13:08 WIB

Revisi UU Ormas

Ini Larangan yang Diatur RUU Ormas

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Ini Larangan yang Diatur RUU Ormas
Jakarta - Revisi UU nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengatur sejumlah larangan keras. Apa saja yang tak boleh dilakukan ormas yang selama ini menikmati kebebasan?

Berdasarkan draf yang diperoleh, Rabu (3/4/2013), aturan tentang rambu-rambu atau larangan ormas dimasukkan dalam Bab XVII Rancangan UU (RUU) Ormas. Semua aturan yang membatasi gerak ormas diatur di pasal 61 RUU Ormas.

Berikut sekumpulan larangan bagi ormas di Indonesia seperti tercantum dalam pasal 61 RUU Ormas:

(1). Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional kecuali mendapat izin dalam penggunaannya;
d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar ormas atau partai politik lain. (Sudah disetujui Panja RUU Ormas pada 22 September 2012).

(2) Ormas dilarang:

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menyebarkan permusuhan antarsuku, agama, ras, dan golongan;
d. melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan/atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia;
e. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; atau
f. melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban, atau merusak fasilitas umum. (disetujui Panja 22 September 2012).

(3) Ormas dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b. mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik; atau
c. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. (Disetujui Panja 9 Juli 2012)

(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
(Disetujui Panja 9 Juli 2012)

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%