detikcom
Rabu, 03/04/2013 10:37 WIB

Ini Agenda Komisi I DPR di Ukraina

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Serombongan anggota Komisi I DPR berencana ke Ukraina untuk menjajaki kerjasama industri pertahanan. Kunjungan kerja yang dilakukan dalam fungsi pengawasan ini dijadwalkan berlangsung pada 13-19 April 2013.

Berikut rangkaian jadwal mereka sebagaimana disampaikan oleh Sekretariat Komisi I, Rabu (3/4/2013).

Sabtu, 13 April 2013
17.50 WIB: Delegasi berkumpul di Bandara Soekarno Hatta lalu 2 jam kemudian take off menuju Istanbul, Turki (untuk transit).

Minggu, 14 April 2014
06.10 WIB: Tiba di Istanbul kemudian take off menuju Kiev, Ukraina.
10.30 WIB: Di Kiev, berangkat menuju hotel dan istirahat makan siang bersama KBRI di Kiev.
19.00 WIB: Jamuan makan malam oleh Duta Besar RI untuk Republik Ukraina.

Senin, 15 April 2013
09.30 WIB: RDP dengan Dubes RI untuk Ukraina, dilanjutkan pertemuan dengan Komisi Luar Negeri dan Pertahanan parlemen Ukraina.

Selasa, 16 April 2013
Kunjungan ke industri pertahanan Ukraina dan berdialog dengan pimpinan perusahaan Industri Pertahanan Ukraina

Rabu, 17 April 2013
10.55 WIB: Take off menuju Istanbul
14.00 WIB: Rapat dengar pendapat dengan Konjen RI.

Kamis, 18 April 2013
Kunjungan ke objek-objek yang berkaitan dengan ruang lingkup Komisi I DPR RI

Jumat, 19 April 2013
00.40 WIB: Take off menuju Jakarta


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%