detikcom
Rabu, 03/04/2013 10:37 WIB

Ini Agenda Komisi I DPR di Ukraina

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Serombongan anggota Komisi I DPR berencana ke Ukraina untuk menjajaki kerjasama industri pertahanan. Kunjungan kerja yang dilakukan dalam fungsi pengawasan ini dijadwalkan berlangsung pada 13-19 April 2013.

Berikut rangkaian jadwal mereka sebagaimana disampaikan oleh Sekretariat Komisi I, Rabu (3/4/2013).

Sabtu, 13 April 2013
17.50 WIB: Delegasi berkumpul di Bandara Soekarno Hatta lalu 2 jam kemudian take off menuju Istanbul, Turki (untuk transit).

Minggu, 14 April 2014
06.10 WIB: Tiba di Istanbul kemudian take off menuju Kiev, Ukraina.
10.30 WIB: Di Kiev, berangkat menuju hotel dan istirahat makan siang bersama KBRI di Kiev.
19.00 WIB: Jamuan makan malam oleh Duta Besar RI untuk Republik Ukraina.

Senin, 15 April 2013
09.30 WIB: RDP dengan Dubes RI untuk Ukraina, dilanjutkan pertemuan dengan Komisi Luar Negeri dan Pertahanan parlemen Ukraina.

Selasa, 16 April 2013
Kunjungan ke industri pertahanan Ukraina dan berdialog dengan pimpinan perusahaan Industri Pertahanan Ukraina

Rabu, 17 April 2013
10.55 WIB: Take off menuju Istanbul
14.00 WIB: Rapat dengar pendapat dengan Konjen RI.

Kamis, 18 April 2013
Kunjungan ke objek-objek yang berkaitan dengan ruang lingkup Komisi I DPR RI

Jumat, 19 April 2013
00.40 WIB: Take off menuju Jakarta


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%