detikcom
Rabu, 03/04/2013 00:42 WIB

Razia Lapas Cipinang, Aksi Kalapas Tercium Sejumlah Napi

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Lembaga pemasyarakatan klas 1 Cipinang melakukan razia dadakan terhadap warga binaannya. Sidak yang dipimpin Kalapas Cipinang Thurman Hutapea ini tercium warga binaan.

"Razia yang digelar dari jam 15.00 sampai 17.00 ini hanya mendapatkan enam handphone, lima charger HP, tiga pemanas air, sebuah pisau, serta sendok dan garpu," ujar Kalapas Cipinang Thurman Hutapea saat dihubungi, Selasa (2/4/2013).

Thurman menjelaskan selama melakukan razia, pihaknya tidak menemukan narkoba. Razia kali ini tidak semata dilakukan oleh kemenkuham melainkan inisiatif sendiri.

"Sifatnya cuma spontanitas, hal itu untuk memberikan shock teraphy sehingga mencegah masuknya barang yang dilarang. Selain menegakkan aturan disiplin di dalam Lapas yang belakangan menjadi sorotan. Tidak hanya dari pusat (gelar razia). Kita juga melakukannya," ujarnya.

Thurman menegaskan razia tersebut untuk menegakan disiplin. Karena bisa sewaktu-waktu petugas merazia, sehingga warga binaan tidak melakukan pelanggaran.

"Saya akui razia kali ini kurang efektif. Soal saat memasuki satu blok, blok lainnya mengetahui ada razia. Sehingga kemungkinan untuk menyembunyikan atau membuang barang larangan bisa dilakukan. Sehingga sudah beres-beres, jadi tidak efektif," tuturnya.

Dirinya berjanji akan terus mencari cara untuk lebih komprehensif untuk meminimalisir pelanggaran di dalam lapas.

"Sementara ini pemilik barang sitaan belum diberikan sanksi. Karena masih dalam pemeriksaan," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%