Selasa, 02/04/2013 22:36 WIB

Sekjen PBB: Krisis Korea Utara terlalu berlebihan

BBCIndonesia.com - detikNews
Militer Korea Utara

Pengumuman Korut untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklir semakin meningkatkan ketegangan.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan krisis Korea Utara sudah "terlalu berlebihan" setelah Pyongyang mengumumkan rencana memulai lagi kompleks nuklir.

Dalam jumpa pers saat berkunjung ke Andorra, Ban Ki-moon menyerukan pertemuan mendesak dengan Korea Utara.

Pengumuman Pyongyang itu merupakan serangkaian langkah yang dilakukan setelah uji coba nuklir ketiga bulan Februari lalu.

Korea Utara marah karena sanksi PBB serta latihan militer tahunan bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan.

"Semuanya harus tenang dan tidak perlu bagi Korea Utara untuk bertentangan dengan masyarakat internasional. Ancaman nuklir bukan lah satu permainan," kata Ban.

Sebelumnya, juru bicara kementerian Korea Selatan mengatakan bila pengumuman Korea Utara itu benar -termasuk mengaktifkan kembali reaktor selama enam tahun- langkah itu "sangat disesalkan."

Rumit dan sensitif

Seoul dan Amerika Serikat memperingatkan akan ada balasan "cepat dan keras" bila ada provokasi militer dari Korea Utara.

Juru bicara departemen luar negeri Cina Hong Lei menyerukan semua pihak menahan diri untuk menyelesaikan masalah yang "rumit dan sensitif."

Retorika dan ancaman harian oleh Korea Utara meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Sementara itu, departemen luar negeri Rusia, memperingatkan ketegangan akan meningkat di Semenanjung Korea.

"Tujuan utama adalah menghindari skenario kekuatan militer. Tidak dapat diterima untuk menggunakan keadaan di sana (Semenanjung Korea) untuk meraih tujuan politik dan militer seseorang," kata juru bicara kemenlu Rusia, Grigoriy Logvinov.

(bbc/bbc)

  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%