Detik.com News
Selasa, 02/04/2013 22:36 WIB

Sekjen PBB: Krisis Korea Utara terlalu berlebihan

BBCIndonesia.com - detikNews
Militer Korea Utara

Pengumuman Korut untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklir semakin meningkatkan ketegangan.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan krisis Korea Utara sudah "terlalu berlebihan" setelah Pyongyang mengumumkan rencana memulai lagi kompleks nuklir.

Dalam jumpa pers saat berkunjung ke Andorra, Ban Ki-moon menyerukan pertemuan mendesak dengan Korea Utara.

Pengumuman Pyongyang itu merupakan serangkaian langkah yang dilakukan setelah uji coba nuklir ketiga bulan Februari lalu.

Korea Utara marah karena sanksi PBB serta latihan militer tahunan bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan.

"Semuanya harus tenang dan tidak perlu bagi Korea Utara untuk bertentangan dengan masyarakat internasional. Ancaman nuklir bukan lah satu permainan," kata Ban.

Sebelumnya, juru bicara kementerian Korea Selatan mengatakan bila pengumuman Korea Utara itu benar -termasuk mengaktifkan kembali reaktor selama enam tahun- langkah itu "sangat disesalkan."

Rumit dan sensitif

Seoul dan Amerika Serikat memperingatkan akan ada balasan "cepat dan keras" bila ada provokasi militer dari Korea Utara.

Juru bicara departemen luar negeri Cina Hong Lei menyerukan semua pihak menahan diri untuk menyelesaikan masalah yang "rumit dan sensitif."

Retorika dan ancaman harian oleh Korea Utara meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Sementara itu, departemen luar negeri Rusia, memperingatkan ketegangan akan meningkat di Semenanjung Korea.

"Tujuan utama adalah menghindari skenario kekuatan militer. Tidak dapat diterima untuk menggunakan keadaan di sana (Semenanjung Korea) untuk meraih tujuan politik dan militer seseorang," kata juru bicara kemenlu Rusia, Grigoriy Logvinov.

(bbc/bbc)

  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%