Selasa, 02/04/2013 18:48 WIB

Horee! PT KAI Tetapkan Tarif KRL Per Stasiun Mulai Rp 3.000

Ikhwanul Habibi - detikNews
dok detikcom
Jakarta - PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), anak perusahaan PT KAI, akhirnya menetapkan tarif progresif untuk KRL Jabodetabek (commuter line). Tarif sesuai dengan jarak dan stasiun yang disinggahi. Tarifnya mulai dari Rp 3 ribu.

"Penentuan besaran tarif pada perjalanan KRL dilakukan melalui mekanisme penghitungan tarif minimal. Yakni, 5 stasiun pertama dari stasiun keberangkatan penumpang dikenakan Rp 3 ribu. Dan untuk selanjutnya pentarifan dihitung per 3 stasiun dengan tarif sebesar Rp 1.000," kata Dirut PT KCJ Ignatius Tri Handoyo.

Hal itu dikatakan Tri dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).

Mekanisme pentarifan dengan menghitung jumlah stasiun dilakukan untuk mempermudah penumpang dalam menghitung biaya yang harus dikeluarkan saat akan melakukan perjalanan dengan KRL di Jabodetabek.

"Penetapan tarif per stasiun akan diterapkan untuk perjalanan KRL di Jabodetabek. Sistem pentarifan per stasiun akan diberlakukan bersamaan dengan penetapan e-ticketing pada KRL di Jabodetabek yang direncanakan akan dilaksanakan pada Juni 2013," jelas Tri.

Kebijakan tarif progresif ini menggantikan single tarif Rp 8.000 - Rp 9.000 (jauh-dekat) yang berlaku selama ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%