Selasa, 02/04/2013 15:37 WIB

RUU KUHP

Ini Sisi Positif & Negatif Pasal Santet Versi Perumus

Rivki - detikNews
ilustrasi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Meski pasal santet menuai kontroversi, ternyata rancangan ini dinilai memiliki sesuatu yang positif. Pakar hukum pidana UI Prof Dr Ronny Nitibaskara mengatakan penerapan pasal santet bisa melindungi orang-orang yang difitnah melakukan santet.

"Karena dengan adanya itu maka mereka yang difitnah melakukan santet tidak bisa dimain hakim sendiri," jelas Ronny dalam diskusi 'Pasal Santet Dalam Naskah Revisi UU KUHP' di Gedung DPR Lantai 17, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Gejala sosial yang terjadi saat ini adanya sistem main hakim sendiri pada pelaku santet. Bahkan, untuk menyingkirkan orang yang tidak disukai bisa melakukan dengan cara memfitnah seseorang yang dituding melakukan santet.

"Jadi kalau kita tidak suka atau ingin menyingkirkan orang lain, kita tinggal fitnah orang itu melakukan santet lalu dia dihakimi. Oleh karena itu, pasal ini diperlukan untuk mencegah gejala sosial seperti itu," papar Ronny.

Tetapi, Ronny yang dilibatkan dalam pembuatan RUU KUHP ini mengaku pasal santet ini ada sisi negatifnya. Menurutnya, draft pasal 293 RUU KUHP ini tidak disusun dengan delik materil.

"Saya tidak menyarankan penyusunan delik santet yang mengacu pada perumusan yang bersifat materil karena adanya kendala pembuktian. Yang dipidana bukan pembunuhan terselubung oleh tukang santet, melainkan perbuatan mereka yang mengganggu ketertiban umum," pungkasnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(rvk/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%