detikcom
Selasa, 02/04/2013 15:37 WIB

RUU KUHP

Ini Sisi Positif & Negatif Pasal Santet Versi Perumus

Rivki - detikNews
ilustrasi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Meski pasal santet menuai kontroversi, ternyata rancangan ini dinilai memiliki sesuatu yang positif. Pakar hukum pidana UI Prof Dr Ronny Nitibaskara mengatakan penerapan pasal santet bisa melindungi orang-orang yang difitnah melakukan santet.

"Karena dengan adanya itu maka mereka yang difitnah melakukan santet tidak bisa dimain hakim sendiri," jelas Ronny dalam diskusi 'Pasal Santet Dalam Naskah Revisi UU KUHP' di Gedung DPR Lantai 17, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Gejala sosial yang terjadi saat ini adanya sistem main hakim sendiri pada pelaku santet. Bahkan, untuk menyingkirkan orang yang tidak disukai bisa melakukan dengan cara memfitnah seseorang yang dituding melakukan santet.

"Jadi kalau kita tidak suka atau ingin menyingkirkan orang lain, kita tinggal fitnah orang itu melakukan santet lalu dia dihakimi. Oleh karena itu, pasal ini diperlukan untuk mencegah gejala sosial seperti itu," papar Ronny.

Tetapi, Ronny yang dilibatkan dalam pembuatan RUU KUHP ini mengaku pasal santet ini ada sisi negatifnya. Menurutnya, draft pasal 293 RUU KUHP ini tidak disusun dengan delik materil.

"Saya tidak menyarankan penyusunan delik santet yang mengacu pada perumusan yang bersifat materil karena adanya kendala pembuktian. Yang dipidana bukan pembunuhan terselubung oleh tukang santet, melainkan perbuatan mereka yang mengganggu ketertiban umum," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close