detikcom
Selasa, 02/04/2013 15:37 WIB

RUU KUHP

Ini Sisi Positif & Negatif Pasal Santet Versi Perumus

Rivki - detikNews
ilustrasi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Meski pasal santet menuai kontroversi, ternyata rancangan ini dinilai memiliki sesuatu yang positif. Pakar hukum pidana UI Prof Dr Ronny Nitibaskara mengatakan penerapan pasal santet bisa melindungi orang-orang yang difitnah melakukan santet.

"Karena dengan adanya itu maka mereka yang difitnah melakukan santet tidak bisa dimain hakim sendiri," jelas Ronny dalam diskusi 'Pasal Santet Dalam Naskah Revisi UU KUHP' di Gedung DPR Lantai 17, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Gejala sosial yang terjadi saat ini adanya sistem main hakim sendiri pada pelaku santet. Bahkan, untuk menyingkirkan orang yang tidak disukai bisa melakukan dengan cara memfitnah seseorang yang dituding melakukan santet.

"Jadi kalau kita tidak suka atau ingin menyingkirkan orang lain, kita tinggal fitnah orang itu melakukan santet lalu dia dihakimi. Oleh karena itu, pasal ini diperlukan untuk mencegah gejala sosial seperti itu," papar Ronny.

Tetapi, Ronny yang dilibatkan dalam pembuatan RUU KUHP ini mengaku pasal santet ini ada sisi negatifnya. Menurutnya, draft pasal 293 RUU KUHP ini tidak disusun dengan delik materil.

"Saya tidak menyarankan penyusunan delik santet yang mengacu pada perumusan yang bersifat materil karena adanya kendala pembuktian. Yang dipidana bukan pembunuhan terselubung oleh tukang santet, melainkan perbuatan mereka yang mengganggu ketertiban umum," pungkasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%