Selasa, 02/04/2013 15:37 WIB

RUU KUHP

Ini Sisi Positif & Negatif Pasal Santet Versi Perumus

Rivki - detikNews
ilustrasi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Meski pasal santet menuai kontroversi, ternyata rancangan ini dinilai memiliki sesuatu yang positif. Pakar hukum pidana UI Prof Dr Ronny Nitibaskara mengatakan penerapan pasal santet bisa melindungi orang-orang yang difitnah melakukan santet.

"Karena dengan adanya itu maka mereka yang difitnah melakukan santet tidak bisa dimain hakim sendiri," jelas Ronny dalam diskusi 'Pasal Santet Dalam Naskah Revisi UU KUHP' di Gedung DPR Lantai 17, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Gejala sosial yang terjadi saat ini adanya sistem main hakim sendiri pada pelaku santet. Bahkan, untuk menyingkirkan orang yang tidak disukai bisa melakukan dengan cara memfitnah seseorang yang dituding melakukan santet.

"Jadi kalau kita tidak suka atau ingin menyingkirkan orang lain, kita tinggal fitnah orang itu melakukan santet lalu dia dihakimi. Oleh karena itu, pasal ini diperlukan untuk mencegah gejala sosial seperti itu," papar Ronny.

Tetapi, Ronny yang dilibatkan dalam pembuatan RUU KUHP ini mengaku pasal santet ini ada sisi negatifnya. Menurutnya, draft pasal 293 RUU KUHP ini tidak disusun dengan delik materil.

"Saya tidak menyarankan penyusunan delik santet yang mengacu pada perumusan yang bersifat materil karena adanya kendala pembuktian. Yang dipidana bukan pembunuhan terselubung oleh tukang santet, melainkan perbuatan mereka yang mengganggu ketertiban umum," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rvk/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%