Detik.com News
Detik.com
Senin, 01/04/2013 17:29 WIB

Hari ke-168 Jokowi

Pengumuman! Lelang Jabatan Lurah & Camat di DKI Dibuka

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pengumuman! Lelang Jabatan Lurah & Camat di DKI Dibuka Lurah & Camat saat diberi arahan Jokowi (dok detikcom)
Jakarta - Pendaftaran lelang jabatan (fit and proper test) lurah dan camat di DKI Jakarta dibuka pada Senin (1/4/2013). Bagi Anda, PNS di kalangan Pemprov DKI yang hendak mendaftar, lihat syarat-syaratnya di bawah ini.

Persyaratan ini diumumkan di situs Badan Kepegawaian Daerah DKI pada pukul 16.12 WIB. Berikut pengumuman lengkapnya:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah Memenuhi Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Camat dan Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Seleksi Terbuka Camat

Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
Pangkat paling rendah III/d;
Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
Menduduki jabatan Eselon IV a atau Eselon III b, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional ;
Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
Tidak berstatus sebagai tersangka;
Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk; dan
Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan

Persyaratan Seleksi Terbuka Lurah

Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
Pangkat paling rendah III/c dan paling tinggi III/d;
Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
Tidak berstatus sebagai tersangka;
Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan
Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%