Senin, 01/04/2013 16:50 WIB

Ini Pesan Polda Terkait Penipuan Polisi Gadungan Lewat Telepon di Depok

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Polda Metro Jaya meminta warga tak mudah percaya dengan telepon dari petugas yang menyatakan salah seorang anggota keluarganya tertangkap petugas. Hal ini terkait dengan kasus polisi gadungan yang menipu Tuti Rustini (61) lewat telepon dengan mengatakan anaknya tertangkap kasus narkoba.

"Kalau ada urusan-urusan begitu langsung ke kantor polsek terdekat, jangan langsung percaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Rikwanto mengatakan, modus penipuan menggunakan telepon memang sudah sering terjadi biasanya pelaku penipuan mengatakan kalau keluarga korbannya mengalami kasus narkoba. Mereka kemudian meminta uang agar anggota keluarga korban bisa dibebaskan.

"Biasanya mereka juga menelepon kalau keluarganya kecelakaan dan juga kadang meminta pulsa," katanya.

Penipuan itu menimpa Tuti pada Minggu (31/3/2013). Saat itu Tuti mendapatkan telepon dari seorang yang mengaku anggota polisi. Anggota itu mengatakan putranya yang bernama Alfi ditangkap petugas karena kedapatan membawa narkoba.

Mendapat kabar itu Tuti panik. Tuti kemudian mengikuti perintah polisi gadungan itu untuk mentransfer uang ke sebuah rekening untuk membebaskan anaknya. Jumlah uang yang ditransfer sejumlah Rp 6 juta.

Tuti baru sadar kena tipu saat dirinya bisa menghubungi anaknya, ternyata anaknya baik-baik saja dan tidak ditangkap polisi.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%