Senin, 01/04/2013 16:50 WIB

Ini Pesan Polda Terkait Penipuan Polisi Gadungan Lewat Telepon di Depok

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Polda Metro Jaya meminta warga tak mudah percaya dengan telepon dari petugas yang menyatakan salah seorang anggota keluarganya tertangkap petugas. Hal ini terkait dengan kasus polisi gadungan yang menipu Tuti Rustini (61) lewat telepon dengan mengatakan anaknya tertangkap kasus narkoba.

"Kalau ada urusan-urusan begitu langsung ke kantor polsek terdekat, jangan langsung percaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Rikwanto mengatakan, modus penipuan menggunakan telepon memang sudah sering terjadi biasanya pelaku penipuan mengatakan kalau keluarga korbannya mengalami kasus narkoba. Mereka kemudian meminta uang agar anggota keluarga korban bisa dibebaskan.

"Biasanya mereka juga menelepon kalau keluarganya kecelakaan dan juga kadang meminta pulsa," katanya.

Penipuan itu menimpa Tuti pada Minggu (31/3/2013). Saat itu Tuti mendapatkan telepon dari seorang yang mengaku anggota polisi. Anggota itu mengatakan putranya yang bernama Alfi ditangkap petugas karena kedapatan membawa narkoba.

Mendapat kabar itu Tuti panik. Tuti kemudian mengikuti perintah polisi gadungan itu untuk mentransfer uang ke sebuah rekening untuk membebaskan anaknya. Jumlah uang yang ditransfer sejumlah Rp 6 juta.

Tuti baru sadar kena tipu saat dirinya bisa menghubungi anaknya, ternyata anaknya baik-baik saja dan tidak ditangkap polisi.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%