detikcom
Senin, 01/04/2013 13:54 WIB

Kasus LP Sleman, Agum: Pimpinan TNI/Polri Harus Tegas

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Agum Gumelar mendukung dibentuknya tim investigasi kasus penyerangan Lapas Sleman oleh TNI AD. Hasil investigasi harus ditindaklanjuti.

"Investigasi sedang berjalan, jadi tunggu saja hasilnya dan jangan menyimpulkan yang belum dipublikasi," kata Agum usai bertemu kelompok DPD di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Agum mengingatkan, pimpinan TNI harus bertindak tegas bila hasil investigasi menemukan keterlibatan anggotanya dalam penyerangan berdarah Sabtu, 23 Maret lalu.

"Kalaupun yang melakukan satu angkatan atau Polri tentunya pimpinan Polri dan TNI harus tegas," ujar mantan Danjen Kopassus ini.

Dia juga berharap hubungan TNI-Polri tidak renggang karena peristiwa benturan yang melibatkan keduanya. "Harus mengumandangkan soliditas TNI Polri sebagai jaminan keutuhan bangsa," katanya.

Sebelumnya KSAD TNI Jenderal Pramono Edhie Wibowo memastikan pihaknya membentuk tim investigasi penembakan 4 tahanan di Lapas Sleman. Tim dibentuk karena ada indikasi keterlibatan oknum TNI AD yang bertugas di Jateng.

Tim yang dibentuk hari Kamis, 28 Maret beranggotakan 9 orang dipimpin Wakil Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Angkatan Darat, Brigjen Unggul K Yudhoyono.

Dalam penyerangan, lebih dari 17 orang bersenjata masuk ke lapas. Mereka melukai sipir Lapas dan memaksa ditunjukkan sel 4 tahanan tersangka pengeroyokan Sertu Santoso di Hugo's Cafe. Keempat tahanan tewas ditembak kelompok bersenjata.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%