Senin, 01/04/2013 12:26 WIB

SBY: Penyelidikan Kasus LP Cebongan Harus Transparan dan Akuntabel

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY terus mengikuti perkembangan kasus penyerangan bersenjata LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Hasil penyelidikan kasus yang menewaskan empat orang tahanan itu oleh tim bentukan TNI AD tersebut, harus diumumkan secara terbuka.

"TNI melalui KSAD sudah membentuk tim investigasi, saya dukung penuh. Bikin semua transparan, akuntabel dan menegakan profesionalisme para penegak hukum," kata Presiden SBY dalam pembukaan ratas kabinet terbatas bidang polkam di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Presiden SBY mengaku sudah mendapat laporan dari Kapolri dan Menkopolhukam beberapa jam setelah peristiwan penyerangan LP Sleman. Saat itu juga Presiden SBY menginstruksikan untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan selalu mengikuti perkembangannya.

"Siapapun yang terlibat, terbukti bersalah, beri sanksi hukum untuk kepastian hukum di negeri ini dan untuk keadilan," paparnya.

Seperti diberitakan dua pekan lalu, sekelompok orang bersenjata api otomatis menyerbu LP Cebongan, Sleman. Mereka menembak mati empat orang tahanan tersangka kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang prajurit anggota Kopassus TNI AD.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%