Detik.com News
Detik.com
Senin, 01/04/2013 12:26 WIB

SBY: Penyelidikan Kasus LP Cebongan Harus Transparan dan Akuntabel

Mega Putra Ratya - detikNews
SBY: Penyelidikan Kasus LP Cebongan Harus Transparan dan Akuntabel
Jakarta - Presiden SBY terus mengikuti perkembangan kasus penyerangan bersenjata LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Hasil penyelidikan kasus yang menewaskan empat orang tahanan itu oleh tim bentukan TNI AD tersebut, harus diumumkan secara terbuka.

"TNI melalui KSAD sudah membentuk tim investigasi, saya dukung penuh. Bikin semua transparan, akuntabel dan menegakan profesionalisme para penegak hukum," kata Presiden SBY dalam pembukaan ratas kabinet terbatas bidang polkam di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Presiden SBY mengaku sudah mendapat laporan dari Kapolri dan Menkopolhukam beberapa jam setelah peristiwan penyerangan LP Sleman. Saat itu juga Presiden SBY menginstruksikan untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan selalu mengikuti perkembangannya.

"Siapapun yang terlibat, terbukti bersalah, beri sanksi hukum untuk kepastian hukum di negeri ini dan untuk keadilan," paparnya.

Seperti diberitakan dua pekan lalu, sekelompok orang bersenjata api otomatis menyerbu LP Cebongan, Sleman. Mereka menembak mati empat orang tahanan tersangka kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang prajurit anggota Kopassus TNI AD.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%