detikcom
Senin, 01/04/2013 12:26 WIB

SBY: Penyelidikan Kasus LP Cebongan Harus Transparan dan Akuntabel

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY terus mengikuti perkembangan kasus penyerangan bersenjata LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Hasil penyelidikan kasus yang menewaskan empat orang tahanan itu oleh tim bentukan TNI AD tersebut, harus diumumkan secara terbuka.

"TNI melalui KSAD sudah membentuk tim investigasi, saya dukung penuh. Bikin semua transparan, akuntabel dan menegakan profesionalisme para penegak hukum," kata Presiden SBY dalam pembukaan ratas kabinet terbatas bidang polkam di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Presiden SBY mengaku sudah mendapat laporan dari Kapolri dan Menkopolhukam beberapa jam setelah peristiwan penyerangan LP Sleman. Saat itu juga Presiden SBY menginstruksikan untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan selalu mengikuti perkembangannya.

"Siapapun yang terlibat, terbukti bersalah, beri sanksi hukum untuk kepastian hukum di negeri ini dan untuk keadilan," paparnya.

Seperti diberitakan dua pekan lalu, sekelompok orang bersenjata api otomatis menyerbu LP Cebongan, Sleman. Mereka menembak mati empat orang tahanan tersangka kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang prajurit anggota Kopassus TNI AD.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%