detikcom
Senin, 01/04/2013 12:21 WIB

Ketum PPP: Syarat 30 Persen Kuota Perempuan Menyulitkan Parpol

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Aturan yang mengharuskan parpol memenuhi 30 persen caleg perempuan di semua tingkatan daerah pemilihan mendapat tanggapan beragam dari partai politik. Ketua umum PPP Suryadharma Ali menilai aturan itu menyulitkan partai politik.

"Semua aturan harus realitis, caleg perempuan nggak mudah. KPU buat aturan harus rasional," kata Suryadharma Ali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2013).

"Tak ada maksud sedikitpun menyalahi undang-undang dan mendiskriminasikan perempuan. Tapi realitasnya merekrut perempuan itu sulit sekali seperti di Papua, Maluku, Sulawesi, NTT, bahkan di Jabar dan di Jateng kami kesulitan merekrut perempuan," imbuhnya.

Ia mencontohkan, kalau 30 persen dari 560 caleg DPR RI, kira-kira 117 orang. Walaupun banyak caleg perempuan yang bagus dan berkualitas, tapi belum tentu politik jadi pilihan profesinya.

"Kalau KPU buat aturan yang menyulitkan, saya kira tidak berdasar pada realitas yang ada. Tanya saja ke semua partai, sulit nggak cari perempuan," ucapnya.

Ia mengusulkan agar aturan yang tertuang dalam PKPU nomor 7 tahun 2013 itu diubah dan tak perlu mensyaratkan 30 persen caleg perempuan yang dibarengi dengan sanksi.

"Saya kira sulit dan harus dicabut, saya setuju kalau itu dicabut. Sekarang ini bukan orientasi partai siapa 560 yang mendapat kursi, tapi otoritas rakyat," ungkapnya.

"Oleh karenanya yang akan kita ajukan kepada rakyat yang memiliki elektabilitas tinggi termasuk perempuan ini kita cari. Perempuan sangat sedikit yang mau jadi politisi, akhirnya kita menipu diri sendiri. Tapi kita ajukan perempuan supaya memenuhi saja," imbuh menteri agama itu.

Ia menuturkan pada pemilu 2009 PPP memang sudah memenuhi syarat 30 persen perempuan, tapi itu dianggap hanya untuk memenuhi saja.

"(Pemilu 2009) Cukup, tapi jadinya begitu ya asal comot dan asal memenuhi undang-Undang. Jadi membodohi sendiri," kata Surya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bal/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%