detikcom
Minggu, 31/03/2013 20:00 WIB

AJI Makassar Kecam Pembakaran Redaksi Palopo Pos & Fajar Biro Palopo

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengecam keras aksi penyerangan dan pembakaran kantor harian Palopo Pos dan kantor Harian Fajar biro Palopo, terkait kisruh Pilwalkot Palopo, yang terjadi siang tadi, minggu siang, pasca penetapan pemenang Pilwalkot Palopo putaran kedua yang memenangkan Judas Amir dan Ahmad Syarifuddin (JA).

Hal ini disampaikan Ketua AJI Makassar, Mardiana Rusli dalam rilisnya pada detikcom. Menurut Mardiana, sebelum peristiwa terjadi pihak Palopo Pos mendapatkan teror via sms dan telepon yang menyebutkan kantor berita itu akan dibakar.

"Mereka melaporkan aksi teror tersebut ke aparat Kepolisian dan TNI. Namun, semua aparat terkonsentrasi di kantor Walikota. Pihak redaksi Palopo Pos membantah jika media mereka dianggap tidak netral dan memihak salah satu pasangan kandidat, isu tersebut sengaja dihembuskan provokator," tutur Mardiana yang koresponden ANTV di Makassar ini.

Atas peristiwa tersebut, AJI Makassar meminta polisi menangkap dan menyidik para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena hal ini, lanjut Mardiana, merupakan tindakan kriminalisasi terhadap dunia pers dan melecehkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang melindungi hak wartawan untuk menjalankan pekerjaannya.

“Menganiaya, mengancam,dan merampas alat kerja wartawan adalah tindak pidana, dan polisi harus menangkap serta menyidik para pelaku, sebaliknya Jurnalis harus memberitakan yang sebenarnya dan porsi yang imbang. Sehingga publik melihat media tidak berpihak, dalam keadaan genting dan gawat, jurnalis tidak boleh memanaskan keadaan sehingga dapat membuat situasi jadi destruktif," tandas Mardiana.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mna/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%