detikcom
Minggu, 31/03/2013 13:58 WIB

Oknum Polisi Pemerkosa Tahanan di Mapolres Poso Harus Ditindak Tegas

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah meminta Kapolres Poso AKBP Sisnadi menindak tegas oknum polisi yang memperkosa tahanan perempuan. Kasus pemerkosaan di Mapolres Poso telah mencoreng institusi Polri.

"Mestinya pihak pimpinan Polri mulai dari level Kapolres Poso hingga Kapolri sensitif terhadap kasus-kasus abuse of power yang dilakukan oknum Polri seperti yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polres Poso," ujar Basarah saat dihubungi, Minggu (31/3/2013).

Kapolri kata dia harus segera turun tangan menyelidiki dugaan pemerkosaan ini. Sementara korban harus dilindungi keselamatan termasuk keluarganya dari kemungkinan akan adanya ancaman.

Bila ditemukan bukti yang cukup atas kasus pemerkosaan tahanan, maka oknum polisi tersebut harus ditindak tegas. "Segera lakukan pemecatan terhadap oknum anggota Polri tersebut dan berikan sanksi hukum yang berat," sambungnya.

Kapolri juga bisa memberikan sanksi berupa pencopotan Kapolres Poso karena lalai dalam mengawasi anak buahnya. "Kapolres juga gagal melindungi keselamatan tahanan yang berada dalam kekuasaannya," imbuh Wakil Sekjen PDIP ini.

Dari laporan yang diterima Komnas HAM seorang perempuan berusia 24 tahun yang tersangkut kasus narkoba, diduga diperkosa oknum polisi berinisial A saat ditahan di Mapolres Poso.

Kepada Komnas HAM korban menyebut ada 2 aparat lainnya yang berupaya memperkosa dirinya. Anggota Komnas HAM Siane Indriani menyebut korban diperkosa dengan ancaman pelaku.

Kapolres Poso AKBP Sisnadi membenarkan temuan Komnas HAM. Namun dia menegaskan, bripka A sudah ditahan dan diproses hukum. Kasus pelanggaran kode etiknya pun sedang dalam proses. Tak ada pelaku lain dalam kasus ini.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%