detikcom
Sabtu, 30/03/2013 11:14 WIB

Tulisan Insiden LP Sleman di Facebook Beredar, Ini Tanggapan Polri

Fajar Pratama - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Tulisan insiden penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta tiba-tiba muncul di facebook. Tulisan itu pun kemudian menyebar melalui media sosial, BlackBerry Messenger (BBM), juga mailing list (milis). Isinya menyudutkan kepolisian dan Komnas HAM.

Polri sudah tegas membantah isi tulisan yang beredar itu. "Info itu tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Suhardi Aliyus saat dikonfirmasi, Sabtu (30/3/2013).

Suhardi mewanti-wanti masyarakat agar jangan sampai terpancing dengan pengalihan isu. Kalau orang itu benar mempunyai informasi itu, tentu akan melaporkan secara resmi. "Dan kita pasti akan dalami," terang Suhardi.

Suhardi berharap publik tak terpancing dengan isu seperti di facebook yang menyebar itu. "Sebaiknya kita fokus pada kasus pokoknya penyerangan Lapas yang mengakibatkan 4 korban meninggal dunia," terang Suhardi.

Memang seperti apa tulisan di Facebook itu? Tulisan itu ramai diperbincangkan sejak Jumat (29/3). Judulnya 'PELAKU PENYERANGAN LP SLEMAN ADALAH APARAT KEPOLISIAN', sang penulis Idjon Djanbi.

Tidak diketahui siapa penulis itu. Idjon baru aktif membuka akun itu sejak 29 Maret 2013. Tulisan itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain sang penulis tak jelas, isinya juga menyudutkan sejumlah lembaga dan pihak terkait.

Idjon dalam tulisan kronologi versi dia, menguraikan sosok 4 tersangka Yohanis Juan Manbait alias Juan, Benyamin Sahetapy alias Decky, Adrianus Chandra Galaja alias Dedy, dan Yermiyanto Rohi Riwu alias Adi, yang ditembak mati kelompok bersenjata di LP Sleman. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%