Jumat, 29/03/2013 21:02 WIB

KSAD Bela Pangdam IV Diponegoro Soal Bantahan Penyerangan LP Sleman

Andri Haryanto - detikNews
Penjagaan di Lapas Sleman
Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo membela Panglima Kodam IV Diponegoro, Mayjen TNI Hardiono Saroso, terkait dengan pernyataan panglima teritorial sesaat setelah insiden penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

"Panglima Kodam harus memberikan jaminan wilayah itu aman," kata Jenderal Pramono, saat jumpa pers di Markas TNI AD, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).

Menurutnya, informasi yang disampaikan Pangdam saat itu memang belum lengkap, karena penyataan yang menyebut personel Kopassus tidak terlibat diberikan tidak lama dari peristiwa penyerangan LP Cebongan, Sabtu (23/3) lalu.

"Tapi, bukan berarti kita tidak ingin mendalami lebih lanjut, itu lebih kepada tanggungjawan sebagai pimpinan di kewilayahan dia," terang Pramono.

TNI AD membentuk tim investigasi yang terdiri dari berbagai kesatuan di Angkatan Darat. Pembentukan tim merupakan tindak lanjut dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

"Panglima TNI pada tanggal 27 Maret menelepon agar AD membentuk tim investigasi. Pertanyaan mengapa? Karena ada indikasi keterlibatan oknum-oknum TNI yang bertugas di Sleman," kata KSAD TNI Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam jumpa pers di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus.

Tim investigasi yang dipimpin Wakil Komandan Pusat POM, Brigjen TNI (CPM) Unggul K Yudhoyono ini beranggotakan 9 orang. Mereka tengah bekerja menindaklanjuti informasi awal terkait penyerangan Lapas Sleman.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%