detikcom
Jumat, 29/03/2013 19:15 WIB

JK: Hasil Investigasi Kasus Sleman Harus Dievaluasi

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah TNI AD membentuk tim investigasi peristiwa penyerangan Lapas Kelas IIB Sleman. Tapi hasil investigasi nantinya harus dievaluasi.

"Kita tunggu saja evaluasinya. Itu kan tidak mudah mengambil ketetapan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Itu justru ditunggu evaluasi investigasinya pemerintah, itu harus," kata JK di Jakarta, Jumat (29/3/2013).

Pelaku penyerangan sekaligus penembakan 4 tahanan harus ditindak tegas. "Itu terkait masalah hukum, implementasi hukum yng harus baik, taat dan tegas," imbuhnya.

Menurut dia, kasus penyerangan Lapas Sleman tidak begitu saja terjadi. Ada runutan permasalahan yang akhirnya berujung pada tindakan 'main hakim sendiri'.

"Ada proses yang panjang yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana hukum rendah. Di mana-mana terjadi saling serang. Terjadilah ke arah hukum rimba, tidak lagi memperhatikan, mempercayakan para penegak hukum, tetapi melaksanakan menghukum sendiri," tutur mantan Ketum Golkar ini.

TNI AD akhirnya membentuk tim investigasi terkait penembakan 4 tahaan di Lapas Kelas IIB Sleman. "Karena hasil sementara ada indikasi keterlibatan oknum-oknum TNI AD yang bertugas di Jateng," ujar KSAD TNI Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Tim yang dibentuk kemarin (28/3) beranggotakan 9 orang dipimpim Wakil Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Angkatan Darat, Brigjen Unggul K Yudhoyono.

"Sekarang sudah bekerja. Insya Allah semua bisa berjalan cepat, sempurna," ujar Pramono.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fdn/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%