Jumat, 29/03/2013 19:15 WIB

JK: Hasil Investigasi Kasus Sleman Harus Dievaluasi

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah TNI AD membentuk tim investigasi peristiwa penyerangan Lapas Kelas IIB Sleman. Tapi hasil investigasi nantinya harus dievaluasi.

"Kita tunggu saja evaluasinya. Itu kan tidak mudah mengambil ketetapan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Itu justru ditunggu evaluasi investigasinya pemerintah, itu harus," kata JK di Jakarta, Jumat (29/3/2013).

Pelaku penyerangan sekaligus penembakan 4 tahanan harus ditindak tegas. "Itu terkait masalah hukum, implementasi hukum yng harus baik, taat dan tegas," imbuhnya.

Menurut dia, kasus penyerangan Lapas Sleman tidak begitu saja terjadi. Ada runutan permasalahan yang akhirnya berujung pada tindakan 'main hakim sendiri'.

"Ada proses yang panjang yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana hukum rendah. Di mana-mana terjadi saling serang. Terjadilah ke arah hukum rimba, tidak lagi memperhatikan, mempercayakan para penegak hukum, tetapi melaksanakan menghukum sendiri," tutur mantan Ketum Golkar ini.

TNI AD akhirnya membentuk tim investigasi terkait penembakan 4 tahaan di Lapas Kelas IIB Sleman. "Karena hasil sementara ada indikasi keterlibatan oknum-oknum TNI AD yang bertugas di Jateng," ujar KSAD TNI Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Tim yang dibentuk kemarin (28/3) beranggotakan 9 orang dipimpim Wakil Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Angkatan Darat, Brigjen Unggul K Yudhoyono.

"Sekarang sudah bekerja. Insya Allah semua bisa berjalan cepat, sempurna," ujar Pramono.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
83%
Kontra
17%