Detik.com News
Detik.com
Jumat, 29/03/2013 19:15 WIB

JK: Hasil Investigasi Kasus Sleman Harus Dievaluasi

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah TNI AD membentuk tim investigasi peristiwa penyerangan Lapas Kelas IIB Sleman. Tapi hasil investigasi nantinya harus dievaluasi.

"Kita tunggu saja evaluasinya. Itu kan tidak mudah mengambil ketetapan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Itu justru ditunggu evaluasi investigasinya pemerintah, itu harus," kata JK di Jakarta, Jumat (29/3/2013).

Pelaku penyerangan sekaligus penembakan 4 tahanan harus ditindak tegas. "Itu terkait masalah hukum, implementasi hukum yng harus baik, taat dan tegas," imbuhnya.

Menurut dia, kasus penyerangan Lapas Sleman tidak begitu saja terjadi. Ada runutan permasalahan yang akhirnya berujung pada tindakan 'main hakim sendiri'.

"Ada proses yang panjang yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana hukum rendah. Di mana-mana terjadi saling serang. Terjadilah ke arah hukum rimba, tidak lagi memperhatikan, mempercayakan para penegak hukum, tetapi melaksanakan menghukum sendiri," tutur mantan Ketum Golkar ini.

TNI AD akhirnya membentuk tim investigasi terkait penembakan 4 tahaan di Lapas Kelas IIB Sleman. "Karena hasil sementara ada indikasi keterlibatan oknum-oknum TNI AD yang bertugas di Jateng," ujar KSAD TNI Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Tim yang dibentuk kemarin (28/3) beranggotakan 9 orang dipimpim Wakil Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Angkatan Darat, Brigjen Unggul K Yudhoyono.

"Sekarang sudah bekerja. Insya Allah semua bisa berjalan cepat, sempurna," ujar Pramono.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%