detikcom

Jumat, 29/03/2013 19:15 WIB

JK: Hasil Investigasi Kasus Sleman Harus Dievaluasi

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah TNI AD membentuk tim investigasi peristiwa penyerangan Lapas Kelas IIB Sleman. Tapi hasil investigasi nantinya harus dievaluasi.

"Kita tunggu saja evaluasinya. Itu kan tidak mudah mengambil ketetapan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Itu justru ditunggu evaluasi investigasinya pemerintah, itu harus," kata JK di Jakarta, Jumat (29/3/2013).

Pelaku penyerangan sekaligus penembakan 4 tahanan harus ditindak tegas. "Itu terkait masalah hukum, implementasi hukum yng harus baik, taat dan tegas," imbuhnya.

Menurut dia, kasus penyerangan Lapas Sleman tidak begitu saja terjadi. Ada runutan permasalahan yang akhirnya berujung pada tindakan 'main hakim sendiri'.

"Ada proses yang panjang yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana hukum rendah. Di mana-mana terjadi saling serang. Terjadilah ke arah hukum rimba, tidak lagi memperhatikan, mempercayakan para penegak hukum, tetapi melaksanakan menghukum sendiri," tutur mantan Ketum Golkar ini.

TNI AD akhirnya membentuk tim investigasi terkait penembakan 4 tahaan di Lapas Kelas IIB Sleman. "Karena hasil sementara ada indikasi keterlibatan oknum-oknum TNI AD yang bertugas di Jateng," ujar KSAD TNI Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Tim yang dibentuk kemarin (28/3) beranggotakan 9 orang dipimpim Wakil Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Angkatan Darat, Brigjen Unggul K Yudhoyono.

"Sekarang sudah bekerja. Insya Allah semua bisa berjalan cepat, sempurna," ujar Pramono.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%