detikcom

Jumat, 29/03/2013 02:54 WIB

Polemik Caleg 'Kutu Loncat' yang Harus Dapat SK Partai Asalnya

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Dalam pasal 19 Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 tentang Pencalegan, disebutkan politisi ‘kutu loncat’ yang ingin nyaleg di partai baru, harus mendapatkan surat persetujuan dari parpol asal. Aturan ini menuai polemik, karena bakal menyulitkan politisi itu.

"Sekarang banyak 'kutu loncat' yang pindah partai, kalau gara-gara tak terpenuhi SK (persetujuan) maka hak politiknya hilang (untuk jadi caleg). Menurut saya mungkin sampai pengunduran diri kepada partai saja sudah cukup," kata anggota Komisi II, Abdul Malik Haramain dalam rapat dengan KPU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Kamis (28/3/2012) malam.

Menurutnya, hal ini hanya masalah teknis. Namun jangan sampai hal itu menghambat pencalegan seseorang karena pimpinan parpol asal bisa jadi tidak memberikan surat persetujuan pindah partai.

"Kalau proses (keluarnya surat) pemberhentian kadang-kadang panjang. Bagaimana kalau surat pengunduran diri sampai lewat penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT), apakah cukup surat pengunduran diri atau harus tunggu pemberhentian resmi?" tanyanya.

Kemudian menurut wakil ketua Komisi II Arif Wibowo, seorang anggota parpol sudah dapat dikualifikasikan untuk ‘dapat diberhentikan keanggotaannya’ dari partai politik apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari partai asal, dan menjadi anggota partai politik lain (dalam hal ini memiliki KTA partai lain).

"Dengan demikian tidak perlu ada klausul ‘melampirkan surat persetujuan partai politik asal. Jikapun dibutuhkan lampiran, maka lampiran yang secara yuridis diperlukan adalah pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota parpol asal," ucap Arif.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan aturan itu sudah sesuai dengan wewenang UU No 8 Tahun 2012. Aturan itu dibutuhkan untuk memperoleh kepastian bagi setiap caleg soal partai pengusungnya.

"Proses pemecatan atau pemberhentian anggota Dewan akan sangat rumit krena membutuhkan keputusan inkrah pengadilan, sehigga argumentasi itu harus ada izin pimpinan parpol lama sehigga proses pemberhentian tidak terkatung-katung," ungkap Husni.

Hal itu ditegaskan oleh komisioner lainnya, Hadar Nafis Gumay. Menurutnya, syarat harus menyertakan persetujuan mundur dari parpol asal untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan sunguh-sunguh pada suatu parpol.

"Mohon dipahami kami ingin para calon betul-betul penuhi syarat, karena menjadi tanggungjawab kami kalau meloloskan caleg yang tak penuhi syarat. Ini bisa jalan sampai kami tetapkan DCT, nah proses ini sudah ada batasnya," ucap Hadar.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%