detikcom
Rabu, 27/03/2013 23:06 WIB

DPRA: Qanun Bendera dan Lambang Aceh Kerangka Pelaksanaan MoU Helsinki

Feri Fernandes - detikNews
Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan qanun Bendera dan Lambang Daerah merupakan penguatan perdamaian Aceh dalam kerangka pelaksanaan MOU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). DPRA merasa harus ada pengakuan terhadap Bendera dan Lambang Aceh itu dalam sebuah Undang-undang.

“Semuanya sudah disepakati, untuk Aceh akan ada Bendera dan Lambang Aceh yang bersifat kekhususan itu. Semuanya ini kita wujudkan sesuai dengan MoU dan UUPA,” kata Ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh, saat dihubunggi detikcom, Rabu (27/3/2013).

Menurut Saleh, qanun Bendera dan Lambang Aceh merupakan spirit perdamaian Aceh untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan. Dengan pengakuan ini, dia ingin masyarakat tak menganggap bendera dan lambang Aceh sebagai simbol gerakan separatis.

“Jadi semua pihak agar menerima pengesahan qanun tersebut dan tidak ada timbul menghindari munculnya polemik dan penolakan dengan alasan yang tidak logis seperti simbol separatis,” sebutnya.

Sementara menyangkut dengan produk hukum (qanun) yang mengatur tentang Bendera dan Lambang Aceh itu, Saleh mengatakan sebelumnya DPRA telah terlebih dahulu bertemu dengan perwakilan Depdagri, Menkopolhukam, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua MPR RI Farhan Hamid, dan sejumlah tokoh-tokoh nasional.

Saleh mengatakan, atas keputusan penerbitan Undang-undang pengakuan qanun ini, pemerintah pusat berhak mengevaluasi, akan tetapi harus sesuai dengan mekanisme. “Kalau pun sudah ada keputusan Presiden, ternyata kita tidak sependapat dengan keputusan perubahan itu. Kita akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” tutur Saleh.

Ia berharap agar pemerintah mengerti realita politik di Aceh, bendera ini merupakan keinginan dari seluruh rakyat Aceh. “Karena qanun itu hasil kesepakatan bulat yang diterima oleh seluruh fraksi-fraksi di DPRA baik partai lokal maupun nasional," ungkapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%