Detik.com News
Detik.com

Rabu, 27/03/2013 23:06 WIB

DPRA: Qanun Bendera dan Lambang Aceh Kerangka Pelaksanaan MoU Helsinki

Feri Fernandes - detikNews
DPRA: Qanun Bendera dan Lambang Aceh Kerangka Pelaksanaan MoU Helsinki
Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan qanun Bendera dan Lambang Daerah merupakan penguatan perdamaian Aceh dalam kerangka pelaksanaan MOU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). DPRA merasa harus ada pengakuan terhadap Bendera dan Lambang Aceh itu dalam sebuah Undang-undang.

Semuanya sudah disepakati, untuk Aceh akan ada Bendera dan Lambang Aceh yang bersifat kekhususan itu. Semuanya ini kita wujudkan sesuai dengan MoU dan UUPA, kata Ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh, saat dihubunggi detikcom, Rabu (27/3/2013).

Menurut Saleh, qanun Bendera dan Lambang Aceh merupakan spirit perdamaian Aceh untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan. Dengan pengakuan ini, dia ingin masyarakat tak menganggap bendera dan lambang Aceh sebagai simbol gerakan separatis.

Jadi semua pihak agar menerima pengesahan qanun tersebut dan tidak ada timbul menghindari munculnya polemik dan penolakan dengan alasan yang tidak logis seperti simbol separatis, sebutnya.

Sementara menyangkut dengan produk hukum (qanun) yang mengatur tentang Bendera dan Lambang Aceh itu, Saleh mengatakan sebelumnya DPRA telah terlebih dahulu bertemu dengan perwakilan Depdagri, Menkopolhukam, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua MPR RI Farhan Hamid, dan sejumlah tokoh-tokoh nasional.

Saleh mengatakan, atas keputusan penerbitan Undang-undang pengakuan qanun ini, pemerintah pusat berhak mengevaluasi, akan tetapi harus sesuai dengan mekanisme. Kalau pun sudah ada keputusan Presiden, ternyata kita tidak sependapat dengan keputusan perubahan itu. Kita akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, tutur Saleh.

Ia berharap agar pemerintah mengerti realita politik di Aceh, bendera ini merupakan keinginan dari seluruh rakyat Aceh. Karena qanun itu hasil kesepakatan bulat yang diterima oleh seluruh fraksi-fraksi di DPRA baik partai lokal maupun nasional," ungkapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%