Detik.com News
Detik.com

Rabu, 27/03/2013 17:08 WIB

Pengibaran Bendera GAM Marak Usai Penetapan Qanun Bendera & Lambang Aceh

Feri Fernandes - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pengibaran Bendera GAM Marak Usai Penetapan Qanun Bendera & Lambang Aceh Foto: Feri Fernandes/detikcom
Lhokseumawe - Setelah Qanun Bendera dan Lambang Aceh disahkan, warga di sejumlah daerah di Aceh hanyut dalam euforia. Mereka berkonvoi sambil mengibarkan bendera GAM itu di berbagai ruas jalan.

Tiga hari terakhir, pengibaran bendera Aceh makin semarak. Pengibaran bendera terjadi kali pertama di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Kemudian disusul daerah lainnya, seperti Kabupaten Aceh Timur, Bireuen, Aceh Timur, Langsa, Pidie, dan Pidie Jaya.

Setelah mengibarkan bendera GAM tersebut, sebagian warga juga berkonvoi dengan menggunakan puluhan sepeda motor dan mobil. Mereka membawa bendera berukuran besar.

Bendera sempat diamankan petugas kepolisian setempat. Namun hingga kini, bendera berwarna merah dan bergambar bintang bulan itu masih ditemukan berkibar di sejumlah daerah.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Setda Aceh Edrian mengatakan penggunaan bendera tersebut mulai dilakukan sejak 25 Maret 2013. Pengesahan penggunaan bendera dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Menurut Edrian, sesuai MoU Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Free Aceh Movement (MoU Helsinki) dalam artikel 1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh dan 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan hymne. Selanjutnya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246 yaitu :

1. Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(try/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%